Round-Up

Buntut Panjang Neko-neko Urusan CSR oleh Anggota DPR

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 09:03 WIB
gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta.
Foto: Ilustrasi Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Habiburokhman merasa pernyataan itu tidak untuk dipermasalahan. Baginya keterlibatan DPR dalam CSR merupakan bagian dari fungsi representasi.

"Kalau mendorong CSR untuk masyarakat ya nggak ada masalah, karena itu bagian dari fungsi representasi. Kalau hanya karena pernyataan dalam rapat itu ya nggak mungkin kami panggil beliau. Kecuali ada bukti kalau beliau minta CSR untuk pribadi," ujarnya.

Akhirnya, pimpinan DPR akan memanggil Komisi VII untuk mengklarifikasi pernyataan permintaan dilibatkan di CSR. Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah mendengar berita yang berkembang di masyarakat.

"Kami sudah dengar berita yang berkembang di masyarakat dan juga menjadi kontroversi soal itu. Oleh karena itu, pimpinan DPR pada hari Senin depan akan meminta klarifikasi pada pimpinan komisi VII untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut," kata Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Dasco belum mau menyimpulkan apakah permintaan itu etis atau tidak. Dia ingin ada penjelasan dulu dari Komisi VII.

"Kita kan belum tahu secara pasti apa yang terjadi pada saat rapat tersebut. Jadi saya belum bisa menilai, belum bisa juga mengeluarkan pernyataan terhadap yang terjadi pada saat tersebut sebelum kita melakukan klarifikasi. Oleh karena itu, klarifikasi itu akan segera kita lakukan Senin pekan depan," ujarnya.

Dasco berjanji, proses klarifikasi akan dilangsungkan secara terbuka. "Mungkin nanti hari Senin kita akan mintakan klarifikasinya nanti klarifikasi itu tidak sembunyi-sembunyi. Silakan kalau media nanti, jadi jadwal dan tempatnya akan transparan kepada media," tuturnya.


(aik/rfs)