Round-Up

Buntut Panjang Neko-neko Urusan CSR oleh Anggota DPR

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 09:03 WIB
gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot
Soebroto, Senayan, Jakarta.
Foto: Ilustrasi Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

"Nah, paling tidak bisa saya yang menyerahkan saja, bukan mintanya buat saya pakai ventilator itu, bukan, tapi kawan-kawan komisi ikut menyerahkan, ini bantuan, gitu dong Pak," ujar Alex.

Permintaan dilibatkan dalam CSR sontak mendapat respon dari masyarakat. Tindakan itu dinilai tidak etis dilakukan oleh seorang anggota dewan.

"Ini di forum resmi DPR ini permintaan untuk CSR, ini sangat tidak etis," ujar koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, dalam konferensi pers 'Kala DPR Minta Jatah CSR dan Tolak RUU PKS' yang disiarkan melalui Zoom, Kamis (2/7).

CSR merupakan bantuan yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Sangat memalukan jika ada anggota DPR ingin ikut dilibatkan.

"Perlu kita ingat CSR ini milik rakyat bukan milik anggota DPR, namanya saja CSR diperuntukan oleh perusahana bagi masyarakat. Ini masih mau diambil oleh anggota DPR, oleh parlemen untuk upaya pencitraan mereka ini mengerikan sekali, sangat memalukan," kata Jeirry.

Senada dengan Jeirry, Pendiri Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai tindakan anggota DPR itu bukanlah tindakan yang patut dicontoh. "Ini permintaan yang sangat memalukan ya, sekaligus berpotensi menurunkan martabat anggota DPR," kata Ray.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menilai permintaan Alex bukan lah permintaan pribadi karena berlangsung dalam rapat. Bisa saya, keinginan itu merupakan keinginan masyarakat.

"Kalau pernyataan di rapat itu sepertinya bukan pribadi, mungkin itu aspirasi di dapil yang meminta CSR untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi si anggota dewan," kata Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, ketika dihubungi, Jumat (2/7/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2 3