Gerindra DKI Nilai Anies Tak Langgar Janji Reklamasi: Di Ancol Itu Perluasan

Arief Ikhsanudin - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 07:55 WIB
BMKG memprediksi tanggal 9-12 Januari 2020 cuaca buruk akan menerjang kawasan Jakut dan air pasang laut yang menyebabkan rob.
Foto: Ilustrasi Teluk Jakarta (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Gerindra DKI Jakarta sebagai pengusung Gubernur Anies Baswedan membela Anies soal masalah izin reklamasi Ancol yang kini ramai dibicarakan. Gerindra menilai izin yang diterbitkan Anies itu perluasan bukan reklamasi, dia juga menyebut perluasan dan reklamasi sesuatu hal yang beda.

"Saya bilang perluasan wilayah Ancol karena tidak terpisah (dari daratan utama). Reklamasi itu kan digabungkan jembatan, ini (proyek Ancol) langsung dari Ancol timur, dari proyek JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) tersebut, perluasan saya bilang," ucap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta S Andyka, saat dihubungi, Jumat (3/7/2020).

Saat kampanye Pemilihan Gubernur 2017, Anies berserta pasangan wagub saat itu, Sandiaga Uno, menjanjikan akan menghentikan reklamasi. Bagi Andyka, reklamasi yang dimaksud adalah pembangunan 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang lahannya dibuat untuk membangun hunian.

"Ini yang kita maksud kan beda. Peruntukan untuk apa, pulau untuk apa dibangun, apartemen bangun segala macam. Berapa persen (yang dimiliki) pemerintah (di reklamasi pulau). Kalau Ancol kan jelas BUMD, dari pemerintah, ini beda," ucap Andyka.

Selain itu, perluasan kawasan Ancol lebih dulu ada sebelum proyek reklamasi pulau. Menurutnya, proyek reklamasi pulau dimulai pada tahun 2012. Kini, Anies menghentikan proses reklamasi dan hanya memberi izin pengembangan di 4 pulau hasil reklamasi.

"Kita ada sejarahnya, reklamasi tahun berapa, artinya Ancol ada itu sebelum ada reklamasi. Itu kalau tak salah bulan Mei tahun 2009 ada PKS (perjanjian kerja sama) antara gubernur dengan pihak Ancol. PKS ini terkait masalah perluasan wilayah Ancol," kata Andyka.

Tonton juga 'Akan Ada Museum Sejarah Nabi di Kawasan Reklamasi Ancol':

[Gambas:Video 20detik]

"Bukan reklamasi, belum ngetop tuh reklamasi. Belum muncul bangun pulau ini itu. Kemudian di 2012 bikin Perda 1 soal RT/RW, atur Reklamasi di RDTR Perda 1 tahun 2014.," ucap kata Andyka.

Bagi Andyka, hal terpenting dalam dalam perluasan adalah soal pemanfaatan perluasan kawasan. Hasil perluasan wilayah harus digunakan untuk kepentingan publik.

"Konsen kita adalah perluasan wilayah Ancol peruntukan apa, kita jelas menolak apabila perluasan Ancol untuk hunian, untuk apartemen dan seterusnya. Setelah dilihat peruntukan apa, rekreasi, kemudian hotel, kemudian ada area privat area penduduk, bahkan kita minta pantai gratiskan," kata Andyka.

Selanjutnya
Halaman
1 2