Puluhan warga Dusun Passairang, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Para orang tua tersebut mengadu karena anaknya tidak lulus akibat aturan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Salah satu orang tua murid, Faisal, mengaku aturan zonasi mengakibatkan sedikitnya 14 anak di daerahnya terganjal melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Campalagian. Faizal mengaku kecewa karena tidak mendapat informasi dan penjelasan oleh panitia PPDB terkait aturan zonasi.
"Kami kecewa, sudah mengurus ke sana-kemari dengan harapan anak bisa diterima, pada detik terakhir, anak tidak lulus karena aturan zonasi," kata Faizal saat ditemui di lokasi, Jumat (3/7/2020).
Faizal juga menilai panitia PPDB tidak konsisten menerapkan aturan zonasi. Menurutnya, ada siswa yang diterima jauh dari lokasi sekolah yang didaftarkan.
"Karena ada siswa yang berasal dari Desa Parappe, dekat dengan SMP SATAP tapi diterima di SMP 1 Campalagian, kenapa siswa itu diloloskan? Harusnya ditolak juga dan dimasukkan ke SMP SATAP. Ini tidak adil namanya," keluh Faizal.
Terkait protes orang tua murid, Wakil Kepala SMPN 1 Campalagian Kaharuddin berdalih sulit mengakomodasi seluruh pendaftar karena ruangan yang tidak mencukupi. Dia juga mengatakan, ke depan akan menjabarkan aturan zonasi dalam proses PPDB, agar kejadian serupa tidak terulang, dan tidak lagi warga maupun calon murid yang merasa dirugikan.
"Kuota murid di SMPN 1 Campalagian sudah penuh, apalagi jika ada tambahan 14 siswa, akan sangat melonjak. Apa boleh buat, karena desakan dari masyarakat agar anaknya bisa menikmati pendidikan, solusinya kami akan menyiapkan ruang kelas tambahan, dan kami akan manfaatkan ruangan laboratorium sebagai kelas," ujar Kaharuddin.
