Ombudsman Jakarta Sebut Aturan PPDB DKI Sesuai dengan Permendikbud

Jakarta -

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan pihaknya telah memeriksa jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Pemeriksaan itu dilakukan terkait ramainya protes pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta.

"Jadi tadi kami sudah melakukan pemeriksaan ke Disdik. Yang hadir Bu Kadisdik (Kepala Disdik) sama Wakadisdik (Wakil Kepala Disdik) bidang perencanaan. Kami mempertanyakan dua hal, pertama terkait regulasinya, dan terkait dengan pelaksanaannya," ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2020).

Teguh menjelaskan, dalam pemeriksaan itu, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tidak menemukan kesalahan dalam PPDB DKI. Teguh menyebut aturan yang ada dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan PPDB.

"Ya, (PPDB DKI) bisa tetap lanjut karena sudah berkesesuaian antara regulasi yang dikeluarkan Disdik DKI dengan Permendikbud (peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) di atasnya," jelas Teguh.

Teguh menerangkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 itu mengatur PPDB, yakni pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. Sementara, terkait jumlah kuota itu diserahkan ke masing-masing Dinas Pendidikan di daerah.

"Kalau dilihat, regulasi ini sebetulnya kan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 itu kan aturan umum, sebagai acuan umum. Itu ada prinsip-prinsip yang harus ada, dan ada prinsip-prinsip yang harus disesuaikan dengan persoalan daerah masing-masing," papar Teguh.

"Itu sudah dikonsultasikan sejak saat penyusunan SK 501 ini kepada pihak Kemendikbud, dan Kemendikbud menyatakan bahwa data ketersesuaian antara SK 501 dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 itu sudah banyak yang sesuai. Artinya, ini seiring dengan hasil pemeriksaan dan kajian kami yang menyatakan bahwa SK 501 itu memiliki banyak ketersesuaian dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019," imbuhnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tonton video 'Mendikbud Nadiem Akui PPDB Jakarta Kecewakan Orang Tua Murid':

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang tua siswa beberapa kali menggelar unjuk rasa memprotes PPDB DKI. Salah satunya yang dilakukan pada 29 Juni lalu di depan kantor Kemendikbud, Jakarta.

Pantauan detikcom di lokasi, pada Senin (29/6), Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Sirait berserta 12 perwakilan orang tua telah diizinkan untuk masuk untuk melakukan audiensi dengan Sekretaris Ditjen PAUD-Dikdasmen Sutanto. Di dalam audiensi itu Arist bersama perwakilan orang tua menyampaikan adanya salah penafsiran yang dilakukan Disdik DKI soal petunjuk teknis (juknis) PPDB 2020.

"Tadi percakapan kami secara singkat bahwa kami sudah menyampaikan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran dan salah penafsiran juknis. Maka, kita tadi sudah sampaikan, (minta) batalkan. Karena pada dasarnya itu 50 (persen kuotanya) tetapi dilaksanakan 40 (persen)," ujar Arist.

Halaman 1 2

Selanjutnya