Dalami Kasus Importasi Tekstil, Kejagung Periksa 3 Saksi

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 21:58 WIB
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono. ( Farih Maulana Sidik/detikcom)
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan korupsi importasi tekstil pada Direktorat Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai pada 2018-2020. Hari ini penyidik memeriksa tiga saksi untuk dimintai keterangan terkait proses impor barang.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali melaksanakan pemeriksaan tiga orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi tekstil pada Direktorat Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai Tahun 2018-2020," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Kamis (2/7/2020).

Adapun ketiga saksi yang diperiksa adalah Dewi Sulastri selaku Direktur PT Berkah Anugerah Shabilla Batam, Erwin Erenano Hoesni selaku pimpinan kerja sama operasi (KSO) Sucofindo-Surveyor Indonesia. Serta Saiful Amri Sinaga selaku pelaksana Pemeriksa Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea-Cukai Batam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari SetiyonoKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono (Wilda/detikcom)

Pemeriksaan tersebut guna mencari barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan untuk mencari pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Para saksi dicecar terkait proses impor barang.

"Pemeriksaan saksi sebagai pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dan dua orang pejabat yang aktivitasnya di wilayah kepabeanan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang proses import barang dari luar negeri, khususnya tekstil apa dan bagaimana syarat dan prosedurnya yang sering dilakukan oleh para pengusaha importer tekstil, PPJK, serta bagaimana aturan yang seharusnya," ungkap Hari.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020. Keempat tersangka merupakan pejabat di Bea-Cukai Batam dan satu lagi berlatar belakang pengusaha.

"Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 22 tanggal 27 April 2020 dan surat perintah penyidikan nomor 22 A tanggal 6 Mei 2020, pada hari ini menetapkan lima orang tersangka, empat masih pejabat aktif, yang satu pengusahanya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

Selain Haryono, Adi, Kamaruddin, dan Dedi, dua tersangka dalam kasus ini adalah Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan KPU Bea-Cukai Batam inisial MM dan pemilik PT Flemings Indo Batam (FIB)-PT Peter Garmindo Prima (PGP) inisial IR.

Mereka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(yld/isa)