Pemprov DKI Wajibkan Pedagang Hewan Kurban Luar Jakarta Punya SIKM-Urus Izin

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 18:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan untuk pelaksanaan kurban. Salah satunya soal larangan menjual hewan kurban di trotoar.
Ilustrasi hewan kurban (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah/2020 Masehi di tengah kondisi pandemi COVID-19, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPK) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan beberapa aturan. Aturan tersebut dikeluarkan bertujuan agar suasana Idul Adha tidak menjadi klaster baru penularan virus Corona.

Kepala DKPK Provinsi DKI Jakarta Darjamuni mengatakan salah satu aturan yang dibuat adalah mewajibkan para pedagang hewan kurban dari luar Jakarta memiliki surat izin keluar-masuk (SIKM). Namun SIKM itu tidak berlaku bagi pedagang hewan kurban yang ber-KTP Jabodetabek.

"Sesuai Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, setiap pedagang dan/atau pekerja yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, kecuali yang memiliki KTP-e Jabodetabek, wajib memiliki surat izin keluar-masuk (SIKM)," ujar Darjamuni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2020).

Darjamuni mengatakan para pedagang hewan kurban juga wajib mengurus izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, para pedagang wajib menunjukkan hewan kurban yang dijualnya negatif antraks berdasarkan hasil laboratorium.

"Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penjualan dan penampungan hewan kurban. Hewan yang telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat akan diberi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH)," ucapnya.

Lebih lanjut Darjamuni mengatakan lokasi pemotongan hewan di wilayah padat penduduk dan zona merah akan dipindahkan ke rumah potong hewan (RPH). Hal itu bertujuan untuk menghindari penularan COVID-19.

"Untuk daerah yang sangat padat penduduk dan daerah yang ditetapkan sebagai zona merah, pemotongan hewan kurban dipindahkan ke rumah potong hewan dan/atau fasilitas pemotongan yang telah ditetapkan," katanya.

Darjamuni mengimbau kepada masyarakat sebaiknya membeli hewan kurban secara online atau dikoordinasi oleh lembaga sosial resmi. Namun, bila ingin tetap membeli hewan kurban sendiri, harus tetap menggunakan protokol kesehatan dalam mengurusnya.

(gbr/gbr)