Bupati Taput Minta Nadiem Tinjau Ulang Zonasi: Bikin Putus Sekolah Tinggi

Ahmad Arfah - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 17:19 WIB
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbaryansyah/detikcom)
Tapanuli Utara -

Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan mengeluhkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dia menilai sistem zonasi malah membuat anak-anak di daerahnya berpotensi putus sekolah.

Nikson awalnya berbicara tentang upaya pemerintah mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya di sektor pendidikan lewat sistem zonasi. Dia menyebut sistem zonasi yang diatur lewat peraturan Mendikbud itu sebenarnya ditujukan agar tak ada lagi label sekolah favorit dan tidak favorit.

"Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan nonfavorit," ujar Nikson kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).

Namun sistem ini dinilainya sulit diterapkan di daerah seperti Tapanuli Utara. Salah satu alasannya jarak antara sekolah dengan desa yang ada di satu kecamatan berjauhan sehingga merugikan calon siswa.

"Kondisi Tapanuli Utara dengan desa-desa yang masih terpencil dan jauh dari lokasi sekolah, bahkan untuk satu wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar masih memiliki satu sekolah. Contohnya SMA Negeri Pangaribuan dengan desa-desanya yang cukup jauh dan salah satu Desa Sigotom dengan posisi paling jauh dari lokasi sekolah dimaksud sama sekali tidak punya peluang untuk bersekolah di sekolah tersebut karena sistem zonasi," ucap Nikson.

Dia mengatakan kondisi tersebut membuat anak-anak di Taput berpotensi putus sekolah. Apalagi, katanya, biaya di sekolah swasta termasuk mahal, sehingga bisa menyebabkan angka putus sekolah tinggi.

"Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk si anak putus sekolah karena dia tidak diterima di sekolah di kampungnya. Untuk masuk sekolah swasta dibutuhkan biaya yang besar, sementara kondisi ekonomi orang tua tidak mencukupi untuk itu, akhirnya putus asa dan tidak sekolah." ucap Nikson.

Nikson menilai kondisi tersebut bertentangan dengan UU 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, pendidikan merupakan urusan pemerintah sebagai layanan dasar wajib.

"Akan banyak yang berpeluang putus sekolah atau harus ngekos ke Kota Tarutung atau ke kota lainnya hanya untuk menempuh pendidikan SMA, sementara ini masih masuk masa wajib belajar 12 tahun," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2