Satu Hakim Minta Eks Kepala KPP PMA 3 DKI Divonis Bebas, Ini Respons KPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 11:55 WIB
Gedung KPK
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Satu dari empat anggota majelis hakim dalam persidangan terdakwa kasus suap pajak dealer Jaguar-Bentley, Yul Dirga, menyatakan dissenting opinion atau berpandangan beda dan meminta terdakwa dibebaskan. Menanggapi itu, KPK menilai dissenting opinion dalam persidangan itu suatu hal yang lumrah terjadi.

"Adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam musyawarah majelis hakim, baik ditingkat pengadilan negeri (PN) maupun tingkat Mahkamah Agung (MA), sudah lumrah terjadi," kata Plt Jubir Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).

Ali mengatakan KPK tetap menghormati putusan salah satu hakim tersebut. Namun, Ali menyebut, pada amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa Yul Dirga tetap dinyatakan bersalah melakukan korupsi.

"Namun, sekalipun pendapat hakim tidak bulat, amar putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi," sebutnya.

Ali mengatakan KPK masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut. Menurutnya, KPK akan menentukan sikap setelah tujuh hari putusan itu dibacakan.

Sebelumnya diberitakan, hakim anggota yang menyatakan dissenting opinion adalah Joko Subagyo. Menurut Joko, Yul Dirga tidak terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan jaksa.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama," kata Joko di PN Topikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (1/7).

Menurutnya, terdakwa tidak terbukti menerima suap masing-masing USD 18 ribu dan USD 14 ribu. Joko menilai Yul Dirga seharusnya dibebaskan.

"Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan," ujarnya.

Untuk diketahui, mantan Kepala Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) 3 DKI Jakarta ini dijatuhi vonis 6 tahun 6 bulan penjara. Yul Dirga juga dihukum denda Rp 300 juta.

"Menyatakan terdakwa Yul Dirga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yul Dirga dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 300 juta," kata ketua majelis hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat M Siradj, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (1/7/2020).

Jika denda tersebut tidak dibayar, Yul Dirga akan dihukum penjara 3 bulan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai USD 32.800 dan Rp 50 juta.

Dia dianggap melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ibh/dwia)