Suara Kepsek di Jakarta soal PPDB Jalur Zonasi yang Jadi Polemik

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 08:37 WIB
Siswa mengisi formulir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring melalui gawainya di SMAN 1 Warunggunung, Lebak, Banten, Selasa (9/6/2020). Pusat informasi PPDB online SMA tetap melayani konsultasi keluhan pendaftaran secara tatap muka serta memberikan fasilitas berupa jaringan internet gratis untuk calon siswa yang akan mendaftar secara daring karena sulitnya akses sinyal di daerah. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.
Ilustrasi PPDB DKI (Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 3 Jakarta, Adriansyah, mengatakan setiap kebijakan terkait PPDB yang telah dibuat memiliki tujuan untuk masyarakat. Menurutnya, tujuan itu tidak langsung terlihat sekarang, namun nanti di masa depan.

"Saya kira maksud saya begini, secara umum ada tujuannya mungkin. Mungkin nggak sekarang, untuk kepentingan ke depan ya. Masa-masa... anak yang nggak tertampung atau putus sekolah. Nah, saya kira sih itu, saya kira setiap regulasi itu ada tujuan menurut pandangan saya kayak gitu. Ya tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan latar belakang yang berbeda-beda," ujar Adriansyah saat dihubungi secara terpisah.

Selain itu, Adriansyah mengungkapkan tidak masalah dengan adanya penambahan jalur zonasi 'Bina RW'. Menurutnya tambahan jalur tersebut merupakan salah satu solusi dari polemik PPDB saat ini.

Terlebih, Adriansyah mengatakan sekolah negeri memiliki keterbatasan menampung siswa. Sementara banyak siswa berkeinginan masuk ke sekolah negeri.

"Ya kalau itu dalam rangka mencari solusi, tidak ada permasalahan. Ini kan kita dihadapkan kepada fakta ya khususnya memang keterbatasan pemerintah, (sekolah) negeri sehingga kita jangan berpikir swasta negeri jangan didikotomikan, jangan dipisahkan. Semuanya saling bahu membahu. Dan swasta kan faktanya lebih banyak dari negeri sebenarnya," ucap Adriansyah.

"Nah konteksnya akhirnya kan animo ke negeri kan besar. Nah akhirnya di sini ada permasalahan bagaimana sekuat tenaga pemangku kepentingan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Itu artinya... saya sih secara pribadi (melihatnya) dalam rangka mencari solusi," sambungnya.

Seperti diketahui, PPDB DKI jalur zonasi mendapat protes dari sejumlah orang tua karena mengutamakan syarat usia. Sebab, siswa dengan usia lebih tua punya kans lebih besar untuk diterima.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian menambah kuota siswa di setiap sekolah guna mengakomodasi tingginya minat masyarakat masuk ke sekolah negeri. Penambahan tersebut dinamakan jalur zonasi 'Bina RW'.

"Setelah kami berkoordinasi, dan kami juga mengakomodir tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri di mana ada siswa berada dengan 1 RW dengan sekolahnya belum dapat diterima. Maka hari ini kami mengumumkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah, tentunya dengan kami tambahkan kuota untuk menaikkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40," ujar Kadisdik DKI Nahdiana dalam diskusi telekonferensi, Selasa (30/6).

Halaman

(zap/zap)