Round-Up

Polri, Antara Pujian Jokowi dan Sindiran Aktivis Soal Dwifungsi

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 05:21 WIB
Gedung Markas Besar POLRI Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rengga Sancaya/detikcom.
Gedung Mabes Polri. (Foto: Rengga Sancaya)

3. Menjadi Bagian dalam Tanda-tanda Otoritarianisme Pemerintah

a. Membatasi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Melalui PP No. 60 Tahun 2017 yang Bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998
Pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur penyampaian pendapat di muka umum pada dasarnya adalah hak karenanya cukup memberitahu kepada kepolisian, bukannya meminta izin. Penyampaian pendapat di muka umum ini dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; dan/atau mimbar bebas. Namun, PP No. 60 Tahun 2017 mengatur untuk keramaian umum memerlukan izin dan dapat ditolak. Bentuk kegiatan keramaian umum meliputi: keramaian; tontonan untuk umum; dan arak-arakan di jalan umum. Kepolisian menggunakan PP ini untuk meminta izin penyampaian pendapat di muka umum yang artinya bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998.

b. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan
Pasal 104 KUHP yang diterjemahkan sebagai "makar" dalam bahasa Belanda tertulis "aanslag". Aanslag berarti serangan. Artinya apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar. Tercatat Kepolisian mengenakan pasal ini untuk aksi demonstrasi terkait Papua, dan suara kritis lainnya.

c. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan: Polri
TAP MPR No. VI/2000 juga menyasar Polri dalam mengatakan dwi fungsi mengganggu demokrasi. Setidaknya belasan anggota Polri menempati berbagai posisi di Kementerian/Lembaga Negara.

Misalnya Ketua KPK RI hingga 2023 nanti, Komjen Firli Bahuri yang juga masih berstatus Anggota POLRI aktif dan beralasan di KPK adalah penugasan. Selain Firli, tercatat ada 13 polisi lainnya dengan posisi paling rendah Inspektur Jenderal (Irjen) dan paling tinggi Jenderal yang mengisi posisi strategis lembaga dan kementerian seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Menteri Dalam Negeri, Duta Besar hingga menjadi Direktorat Jenderal maupun Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian.

d. Melawan Putusan MK dengan Mengkriminalkan "Penghina" Presiden
Surat telegram Kapolri bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tertanggal 4 April 2020 salah satunya memerintahkan adanya tindakan yang memberi efek jera kepada penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah. Padahal Putusan MK putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah membatalkan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP. Pertimbangan putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga mengubah Pasal 207 KUHP menjadi delik aduan sehingga korban penghinaan harus melakukan pengaduan terlebih dahulu. Artinya tanpa laporan Presiden tidak boleh ada kasus penghinaan Presiden yang dijalankan kepolisian.

e. Pemberangusan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Setidaknya sejak Februari 2020 teridentifikasi beberapa pola untuk memberangus suara kritis, baik kritik kepada RUU Omnibus Law Cipta Kerja, penanganan Pandemi Covid-19 dan lainnya. Hal ini menimpa setidaknya menimpa kelompok buruh, mahasiswa, petani, akademisi, aktivis dan lainnya. Setidaknya terdapat empat pola yaitu: 1) intimidasi, 2) peretasan, 3) kriminalisasi dan 4) pengawasan. Kriminalisasi dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah sedangkan intimidasi dan peretasan setidaknya terjadi pembiaran karena tidak pernah ada kasus yang naik ke penuntutan. Bandingkan dengan kasus penghinaan atau peretasan lain yang anggota Polri menjadi pelapornya.

Sepanjang tahun 2019 YLBHI memperoleh laporan pemantauan LBH-LBH tentang pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di muka umum yang terjadi di Indonesia. YLBHI mencatat setidaknya terdapat 78 kasus pelanggaran dengan korban mencapai 6.128 orang, 51 orang diantaranya meninggal dunia, dan 324 orang dari korban merupakan anak-anak. Dari 78 kasus tersebut 67 kasus tercatat dilakukan oleh aparat kepolisian, baik dari level kepolisian sektor (Polsek), resort (Polres), level daerah (Polda), hingga Mabes Polri menjadi aktor pelanggar. Satuan dari internal kepolisian yang melakukan pelanggaran juga tampak beragam, dari satuan Intelkam, Sabhara, Brimob, bahkan Satlantas. Pelanggaran terjadi dalam berbagai jenis, mulai dari penghalangan dan/atau pembatasan aksi, tindakan berkaitan dengan alat/data pribadi, pembubaran tidak sah, tindakan kekerasan, perburuan dan penculikan, kriminalisasi, hingga penghalangan pendampingan hukum.

YLBHI mencatat terjadi pergeseran cara pandang pemerintah khususnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian tentang demonstrasi; dari sebuah hak yang dilindungi Konstitusi dan UU menjadi tindakan yang perlu diwaspadai bahkan menjadi sebuah kejahatan. Hal ini ditandai dengan munculnya kebijakan yang membatasi hak menyampaikan pendapat di muka umum. Penghalang-halangan, perburuan hingga penangkapan tidak beralasan setelah aksi menunjukkan aparat menganggap sifat dasar demonstrasi adalah melanggar hukum.

Dalam hal ini ditemukan juga aparat kepolisian justru menjadi akselerator pembungkaman dengan model laporan oleh internal kepolisian, misal dalam upaya kriminalisasi terhadap Dandhy Dwi Laksono dan Ravio Patra. Sementara disisi lain terjadi tebang pilih kasus, saat banyak peretasan terhadap warga negara yang kritis dan menjadi permasalahan publik, pelaporan tersebut tidak dilakukan.

Halaman

(aan/idn)