Ortu Minta PPDB DKI Dibatalkan, DPRD: Sulit Dilakukan

Jakarta -

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan pembatalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta sulit untuk dibatalkan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan alternatif lain terkait PPDB 2020.

"Jadi kalau saya bicara dari kacamata saya selaku legislatif, juga menyimak masalah hukum dan segala macam, sepertinya kalau saya melihat kalau untuk pembatalan (PPDB-red) itu agak sulit," kata Zita di DPD Partai Golkar, Jalan Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2020).

Zita mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengambil langkah yakni mengeluarkan zonasi bina RW sebagai solusi atas masalah PPDB 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya kemarin dari Pak Gubernur karena takut didemo Bapak/Ibu yang nggak berhenti-henti. Sudah gitu kita juga anggota legislatif nonton terus. Akhirnya dibikinlah (oleh-red) Pak Gubernur kebijakan yaitu zonasi bina RW. Ini takut dan merespon demonya ibu-ibu yang top nggak berhenti-henti. Dan direspon adalah namanya keluarlah kebijakan zoansi bina RW," ujar Zita.

Zita menjelaskan dalam zonasi Bina RW akan ada penambahan jumlah kapasitas siswa di sekolah. Zita menduga Anies menangkap keinginan warga soal sekolah yang dekat dengan rumah.

"Nah tujuannya apa zonasi bina RW. Nah jadi misalnya ada sekolah, lalu ada RW RW dekat sekolah tersebut. Diambil siswa-siswa di situ. Karena kan yang kira kritik gini bagaimana sih kok zonasi tapi yang diambil usia. Itu yang kita kritik kan. Tapi akhirnya pak gubernur membuat solusi. Solusinya itu 'oh mungkin ortu siswa mau yang dekat. Jadi dibuatlah namanya bina RW'. Jadi ada sekolah di sekolah ditambah kuotanya jadi 4. Jadi dari 36 jadi 40. Diambil dari RW RW sekitarnya," jelas Zita.

Lebih lanjut, Zita mengatakan akan mencoba melakukan dialog bersama Mendikbud Nadiem Makarim terkait persoalan PPDB DKI. Dia juga akan mengupayakan agar PPDB zonasi 'Bina RW' benar-benar menggunakan jarak dalam penerapannya.

"Pertama nanti saya sama pak Basri sama beberapa anggota DPRD kita akan menghadap ke Mendikbud. Kita akan menjelaskaan ini permasalahnnya di mana. Kedua kita akan usahakan supaya yang sudah ada ini jalur zonasi bina RW ini diseleksinya lewat jarak. Jangan lagi lewat usia. Kalau lewat usia sama aja. Itu nggak bisa. Lalu tetap yang tadi bapak ibu mau dibatalkan, kita usahakan. Sama yang ketiga, kita evaluasi betul setelah ini PPDB selesai. Kita evaluasi betul," ucap Zita.

Diketahui, sejumlah ortu telah mengadakan aksi meminta pembatalan PPDB DKI 2020 pada Senin kemarin. Mereka mendatangi Kemendikbud di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat dan melakukan aksi unjuk rasa.

"Batalkan PPDB 2020. Batalkan, batalkan, batalkan," teriak massa aksi di lokasi, Senin (29/6).

Halaman 1 2

Selanjutnya