Pemprov DKI Cek Penerapan Aturan Kantong Plastik di Mal, Ini Temuannya

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 18:21 WIB
Pemprov DKI Cek Penerapan Aturan Kantong Plastik di Mal.
Pemprov DKI Cek Penerapan Aturan Kantong Plastik di Mal. (Kadek Melda Luxiana/detikcom)
Jakarta -

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Andono Warih melakukan pengecekan soal larangan penggunaan plastik di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Andono menyebut kebanyakan toko di pusat perbelanjaan sudah taat aturan dengan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

"Temuannya adalah sudah mulai terlihat pemakaian kantong belanja ramah lingkungan di pusat-pusat perbelanjaan, sudah mulai diimplementasikan," kata Andono di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2020).



Dinas LH DKI akan melakukan evaluasi terkait temuan-temuan di lapangan terkait penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Andono menuturkan, ke depan, akan ada pengawasan berjalan yang dilakukan dinas terkait dengan melibatkan Satpol PP.

"Jadi nanti kita akan ada program pengawasan berjalannya. Tetapi memang ini kan baru hari pertama. Intinya sesuai dengan peraturan gubernur 142 akan dilakukan pengawasan yang terkoordinasi antara dinas lingkungan hidup kemudian Satpol PP dan juga Dinas KUKM dan di situ nanti kita akan punya program pengawasan bersama secara berkala, tentu mengingat cakupannya cukup luas jadi kalau melihat jumlahnya saja ini sudah sampai ribuan toko swalayan di Jakarta itu ada 2 ribu lebih," jelasnya.

Lebih lanjut Andono mengatakan akan terus bekerja sama dengan pegiat usaha dalam sosialisasi penerapan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Andono juga mengungkapkan beberapa sanksi disiapkan bagi para pelanggar, dari sanksi teguran hingga denda.

"Sanksinya ada bermacam-macam, bertahap tidak langsung dikenakan yang terberat. Makannya di sini untuk menerapkan sanksi itu harus didahului dengan pengawasan. Setelah pengawasan ada temuan-temuan pelanggaran, maka akan ada peringatan, setelah itu ada teguran, tegurannya ini termasuk dalam sanksi pelaksanaan pemerintah, ditegurnya secara tertulis 3 kali, tidak 1 kali. Jadi 3 kali, 1 kali dulu dievaluasi, kalau masih belum taat, 2 kali dan ketiga setelah ketiga ada sanksi uang paksa atau denda," ungkapnya.

"Secara eksplisit sudah disebutkan denda nya bervariasi dari Rp 20 juta sampai RP 25 juta. Tentu dengan kriteria tertentu berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi ketaatan," sambungnya.

Apabila denda yang diberikan tidak mempan, Andono menyebut akan ada tahap akhir yakni sanksi berupa pembekuan izin dan pencabutan.

"Jadi prosesnya seperti itu. Kalau ini juga tidak mempan, maka baru ke tahap berikutnya, pembekuan izin dan pencabutan izin," tandasnya.

(idn/idn)