6 Persoalan Polri Versi YLBHI: Masalah Pelanggaran HAM hingga Dwifungsi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 11:39 WIB
Petugas gabungan dari TNI dan Polri mengamankan area sekitar gedung MK. Pengamanan itu dilakukan jelang sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

YLBHI merilis catatan untuk Polri di hari ulang tahun Bhayangkara ke-74. Ada 6 permasalahan utama, menurut YLBHI, harus diperhatikan dan dibenahi Polri agar institusi ini baik ke depannya.

"Dalam Hari Bhayangkara tahun 2020 ini, YLBHI menyampaikan catatannya dalam pers rilis ini. Selama menjalankan bantuan hukum struktural, YLBHI bersama 16 kantor LBH di 16 provinsi kerap menerima pengaduan dari pencari keadilan dan mendampingi masyarakat miskin, minoritas, dan rentan. Selama tahun 2019-2020, YLBHI mencatat beberapa permasalahan utama berkaitan dengan Kepolisian RI," ujar YLBHI dalam rilis yang berjudul 'Temuan YLBHI, Kepolisian RI: Menegakkan Hukum dengan Melanggar Hukum dan HAM, Serta Mengancam Demokrasi', yang diterima, Rabu (1/7/2020).

YLBHI mengatakan ada 6 catatan permasalahan Polri dalam menegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya itu saat menangani pelaporan dugaan tindak pidana penodaan agama. Menurut YLBHI, dalam memproses kasus ini sering kali muncul ketidakjelasan perkara.

"Dari 38 kasus yang terkait penodaan agama yang dipantau oleh YLBHI sepanjang Januari hingga Mei 2020, 16 kasus telah diselidiki dan 10 kasus telah disidik serta ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian di seluruh Indonesia. Namun masuknya perkara ini ke ranah penyelidikan dan penyidikan sangat dipengaruhi oleh desakan massa atau publik, sehingga alasan gangguan ketertiban umum masih kerap menjadi alasan penangkapan dan penahanan. Bahkan penangkapan dan penahanan tersebut tidak jarang berbuntut pada tidak jelasnya perkara tersebut sehingga yang tampak, polisi hanya menjadi alat pelegitimasi desakan massa atau publik semata," katanya.

Kedua, yaitu masalah keterlibatan Polri dalam konflik lahan dan perampasan tanah. YLBHI menyebut Polri sering kali menjadi salah satu aktor dominan dalam kasus ini untuk melindungi salah satu yang memiliki kepentingan terkait lahan.

"YLBHI menemukan Polisi adalah salah satu aktor dominan yang terlibat dalam perampasan lahan baik untuk kepentingan modal maupun pemerintah atas nama pembangunan/kepentingan umum. YLBHI menemukan dalam konflik lahan di masa pandemi COVID-19 menunjukkan polisi terlibat dalam lebih dari 75% konflik lahan," katanya.

Catatan berikutnya, Polri dinilai menggunakan pasal makar secara sembarangan dan dianggap mengembalikan dwifungsi polisi. YLBHI pun langsung menyinggung Ketua KPK Firli Bahuri yang masih aktif di Polri.

"Misalnya Ketua KPK RI hingga 2023 nanti, Komjen Firli Bahuri yang juga masih berstatus anggota POLRI aktif dan beralasan di KPK adalah penugasan. Selain Firli, tercatat ada 13 polisi lainnya dengan posisi paling rendah Inspektur Jenderal (Irjen) dan paling tinggi Jenderal yang mengisi posisi strategis lembaga dan kementerian seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Menteri Dalam Negeri, Duta Besar, hingga menjadi Direktorat Jenderal maupun Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian," ucapnya.

Tonton video 'Menkum HAM Tolak Tahanan Baru Masuk Lapas, Kecuali Sudah Inkrah':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3