Walhi Kritik Anies soal Reklamasi Perluasan Ancol: Apa Urgensinya?

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 06:35 WIB
Sejumlah nelayan di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan keberadaan Pulau G yang kerap kali mengganggu aktivitas melaut mereka.
Foto: Teluk Jakarta (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih-kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih-kurang 120 ha. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik keputusan Anies tersebut.

"Inilah yang membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dalam pemulihan teluk Jakarta. Apa urgensinya reklamasi Ancol?" kata Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).

Tubagus menilai Pemprov DKI Jakarta kembali menghidupkan reklamasi yang sebelumnya dihentikan. Walhi pun keberatan dengan kebijakan Anies.

"Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi. Jika terus demikian ke depan pesisir dan teluk Jakarta tidak memiliki kepastian akan masa depan lingkungan hidup," ujar Tubagus.

"Yang membuat kami keberatan dan mengecam adalah, konsep pemulihan tidak ada malah membuat kebijakan tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih-kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih-kurang 120 ha. Dia janji memberi penjelasan soal hal itu.

Tonton video 'Singgung Larangan Lansia ke Ancol, Hotman Paris: Sekarang Sudah Boleh':

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2