Selain RUU P-KS, Ini RUU yang Diusulkan Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 17:23 WIB
Willy Aditya
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dan meminta ada sejumlah RUU yang ditarik. Tak hanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), ada sejumlah RUU yang diusulkan untuk ditarik dari Prolegnas prioritas 2020.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan RUU tersebut bukan didrop dari Prolegnas prioritas 2020, tetapi akan dipindahkan ke Prolegnas prioritas 2021, yang akan dibahas pada Oktober 2020.

"Bukan didrop ya, tapi dikomunikasikan untuk dimasukkan Prolegnas tahun berikutnya, karena nggak keburu sampai Oktober kalau melihat status dan dinamika di masing-masing komisi," kata Willy kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).

Willy menyebut masing-masing komisi mengusulkan RUU untuk ditarik dari Prolegnas prioritas 2020, namun ada juga RUU yang akan tetap dilanjutkan.

Berikut usulan masing-masing komisi:

Komisi I
Ada dua RUU dari Komisi I yang diusulkan untuk ditarik dan dimasukkan lagi ke Prolegnas prioritas 2021. Sementara itu, ada satu RUU yang masih akan dilanjutkan.

"Komisi I itu RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan (RUU) tentang Penyiaran itu di-hold, dipindahkan ke 2021, karena belum selesai sampai Oktober. Yang dibahas cuma 1, RUU Perlindungan Data Pribadi, karena itu inisiatif pemerintah," ujar Willy.

Komisi II
Ada satu RUU di Komisi II yang akan ditarik, yaitu RUU Pertanahan. Pembahasan RUU itu akan menunggu omnibus law diselesaikan.

"Komisi II ada satu yang di-hold itu RUU Pertanahan, karena menunggu omnibus law selesai," tutur Willy.

Komisi III
Komisi III mengajukan usulan dua RUU baru. Namun nasib dua RUU inisiatif pemerintah di Komisi III baru akan diputuskan dalam raker dengan pemerintah pada Kamis (2/7) mendatang.

"Komisi III itu dua-duanya jadi inisiatif pemerintah, itu kita tanya besok ke pemerintah hari Kamis pas raker. Dua itu, RUU KUHP sama Pas (Pemasyarakatan), itu kan inisiatif pemerintah. Jadi besok pas raker kita tanya ke pemerintah. Keputusan pas raker," ujar Willy.

"Tapi ada dua UU inisiatif baru yang diusulkan oleh Komisi III, yaitu UU Kejaksaan dan UU Jabatan Hakim," imbuhnya.

Komisi IV
Kedua RUU di Komisi IV ditarik dari Prolegnas prioritas 2020.

"Komisi IV itu didrop keduanya, (RUU) tentang Kehutanan dan (RUU) Perikanan," kata Willy.

Tonton video 'Komnas Perempuan Harap RUU P-KS Segera Disahkan':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3