.webp)
Ombudsman mengkritik persoalan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sumut. Ombudsman meminta Pemprov Sumut memberi solusi.
"Ombudsman RI Perwakilan Sumut sendiri dalam dua hari ini terus mendapat laporan masyarakat atas penyelenggaraan PPDB ini. Tidak hanya dari Medan, tapi juga dari beberapa daerah di Sumut seperti Simalungun, Kisaran dan sebagainya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, kepada wartawan, Selasa (30/6/2020).
Dia mengatakan laporan itu terkait pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang dinilai banyak bermasalah. Salah satunya adalah siswa yang tidak lulus meski jarak rumah tidak jauh dari sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka melaporkan penyelenggaraan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini sangat kacau. Ada yang melaporkan anaknya tidak lulus. Padahal rumahnya dekat dengan sekolah. Padahal teman anaknya yang jarak rumahnya lebih jauh justru lulus," ujarnya.
Selain itu, katanya, ada juga orang tua yang melaporkan dugaan pemindahan lokasi rumah alias 'permainan' surat domisili. Abyadi juga menyebut ada daerah yang tidak memiliki SMA negeri.
"Dari Kabupaten Simalungun, ada dua kecamatan tidak punya sekolah SMA negeri. Ini terjadi di Kecamatan Jawa Maraja dan Kecamatan Hatonduhan. Di dua kecamatan ini tidak ada SMA Negeri. Akhirnya, anak-anak di dua kecamatan ini tidak ada yang masuk sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta, berbiaya mahal," jelasnya.
Tonton video 'Sebut DKI Langgar Kuota, KPAI Minta Ada PPDB Zonasi Tahap 2':
Abyadi meminta Pemprov Sumut memberi solusi mengatasi permasalahan ini. Hal ini, kata Abyadi, agar masyarakat tidak bimbang dengan adanya masalah ini.
"Masalah ini jangan dianggap enteng. Gubernur harus segera bersikap. Jangan biarkan anak anak dan orang tua dalam kebimbangan. Segera cari solusi," paparnya.
Sebelumnya, PPDB Sumut telah diumumkan pada Senin (29/6). Ada 10 ribu lebih kuota untuk sekolah tingkat SMA negeri sederajat yang belum terisi.
"Baru tadi (diumumkan). Saya lupa berapa jumlah totalnya (siswa dinyatakan lulus), yang jelas ada 10.000 lebih lagi kuota yang belum terisi," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Alpian Hutauruk, Senin (29/6).
