Baleg DPR Minta Ada RUU Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Termasuk RUU P-KS

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 14:55 WIB
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Baleg DPR meminta ada rancangan undang-undang yang ditarik dari Prolegnas prioritas karena masih banyak RUU yang belum selesai.

Rapat digelar di ruang rapat Baleg, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Ketua DPR Supratman Andi Agtas mengatakan akan ada pembahasan Prolegnas prioritas 2021 pada Oktober 2020.

"Akhir tahun di Oktober nanti. Jadi kalau misalnya tidak bisa selesai, lebih baik dibuka ke publik. Bahwa kita menghadapi COVID-19, maka kemungkinan kalau belum selesai dan belum dimulainya pembahasan di komisi, mungkin saya menyarankan teman-teman periode 2020 ini kita keluarkan dulu dari Prolegnas, kemudian di Oktober akan kita masukkan kembali di Prolegnas, supaya kita tidak memiliki daftar panjang yang ternyata di komisi belum berlangsung," ujar Supratman.

Supratman mengatakan ada sejumlah RUU yang diusulkan untuk ditarik dari Prolegnas prioritas 2020, di antaranya RUU Kehutanan hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Supratman meminta masing-masing komisi mempertimbangkan RUU yang akan ditarik dari Prolegnas prioritas 2020 dan menjamin akan memasukkannya lagi di prioritas 2021.

"Jadi teman-teman komisi, saya harap kalau belum bisa diselesaikan sampai Oktober mending dikeluarkan lebih dulu, kemudian secara realistis dipertimbangkan kembali dan kita jamin kalau tetap jadi usulan untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2021," ucapnya.

Terkait RUU P-KS, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan pembahasan RUU tersebut cukup rumit. Komisi VIII juga tengah membahas RUU tentang Penanggulangan Bencana.

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena pembahasannya agak rumit, kami menarik dan sekaligus kami mengusulkan ada yang baru, yaitu RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Karena RUU Bencana sudah berjalan, perkiraan teman-teman RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masih bisa kita kerjakan," jelas Marwan.

Menanggapi hal itu, Supratman mengatakan akan membicarakan dengan pemerintah. RUU P-KS pun ditarik dari Prolegnas prioritas 2020.

"Jadi kita akan bicarakan dengan pemerintah. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik Komisi VIII untuk dikeluarkan dari Prolegnas," kata Supratman.

Selanjutnya
Halaman
1 2