.webp)
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meminta daerah melakukan inovasi guna mencegah terjadinya kerumunan massa. Pemkot Bogor menyiapkan aturan penerapan protokol kesehatan hingga menyiagakan petugas untuk mencegah kerumunan.
"Kota Bogor menyiapkan 8 SE wali kota yang mengatur aktivitas warga dan pelaku usaha agar konsisten menerapkan protokol COVID-19. Namanya SE Protokol kesehatan untuk Memasuki Masa Masyarakat Produktif dan Aman COVID beserta kebijakan turunannya," ujar Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat dihubungi, Senin (29/6/2020).
Dedie menyebut pihaknya akan menyiagakan petugas sebanyak 300 personel gabungan. Mereka akan memantau pusat-pusat yang berpotensi terjadinya keramaian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini untuk personel inti terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinkes, dan Dinsos sebanyak 300 personel. Ditambah dengan personel gabungan TNI dan Polri," kata dia.
"Pusat perbelanjaan/mal, hotel, sarana olahraga, event organizer/jasa pertunjukan, stasiun/terminal, tempat wisata, tempat treatment kecantikan/salon, jasa ekonomi kreatif," katanya.
Tonton juga video 'Dear +62, Jangan Asal Konsumsi Dexamethasone dan Klorokuin Ya':
Namun Dedie mengatakan petugas tidak langsung ditempatkan di lokasi, melainkan melakukan pemantauan via CCTV lebih dulu, baru turun ke lapangan.
"Metode yang dikembangkan adalah monitoring via CCTV dan visitasi. Jadi bukan penempatan di lokasi," katanya.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan salah satu protokol kesehatan yang paling sulit dilakukan adalah jaga jarak. Masih banyak masyarakat yang tak menjaga jarak selama pandemi COVID-19.
"Yang paling penting adalah bagaimana protokol kesehatan untuk tetap dilakukan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah salah satu poin yang sulit dilakukan adalah jaga jarak," kata Doni seusai ratas bersama Presiden Jokowi, Senin (29/6/2020).
Karena itu, Doni meminta daerah melakukan berbagai strategi dan inovasi. Jadi, kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masyarakat dapat dikurangi.
"Seluruh unsur pimpinan di daerah diharapkan dapat melakukan berbagai macam strategi, berbagai macam inovasi, sehingga kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan ini bisa dikurangi, bahkan dihindari," tuturnya.
