Jakarta -
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan kemarahan Presiden Jokowi pada rapat kabinet merupakan sebagai peringatan terakhir kepada menteri yang tidak maksimal dalam bekerja. PPP menilai hal itu juga sebagai lecutan agar para menteri lebih peka dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19).
"Peringatan Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri kabinetnya yang kemudian dibuka ke ruang publik bisa dimaknai sebagai teguran yang terakhir sekaligus merupakan lecutan agar menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal untuk bekerja lebih keras dan lebih peka dalam menyikapi perkembangan pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan kelesuan ekonomi luar biasa dan bahkan membawa kita menuju resesi," kata Sekjen PPP, Arsul Sani kepada wartawan, Senin (29/6/2020).
Arsul menilai reshuffle kabinet Jokowi bisa saja dilakukan dalam waktu dekat. Namun semua keputusan, kata Arsul ada di tangan Presiden Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi apakah ini merupakan sinyal kepastian reshuffle dalam waktu dekat? Tentu hanya Presiden Jokowi yang tahu. Bisa ya akan ada reshuffle dalam waktu tidak terlalu lama, bisa juga tidak," ujarnya.
Arsul mengatakan perombakan kabinet bagi Presiden Jokowi bukanlah hal yang luar biasa. Dia menyebut pada periode sebelumnya Presiden Jokowi juga melakukan perombakan kabinet.
"Bagi PPP, kalaupun ada reshuffle maka bukan hal yang luar biasa karena pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu tidak hanya sekali terjadi," kata dia.
Lebih lanjut, Arsul menyebut reshuffle kabinet adalah wewenang presiden Jokowi. Sebagai partai koalisi, PPP mendukung langkah yang akan diambil presiden Jokowi.
"Bagi PPP sendiri, soal kapan reshuffle itu mau dilakukan dan siapa yang akan direshuffle itu biar jadi urusan Presiden saja. Juga soal struktur kabinet pasca reshuffle, mau tetap dengan K/L seperti yang jumlahnya ada sekarang atau mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan maka itu juga semua kewenangan Presiden," pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle.
"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni kemarin, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6).
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah," imbuhnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
