Anggota DPR Singgung Pimpinan KPK Belum Punya Rumah Dinas-Pakai Gadget Jadul

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 25 Jun 2020 14:24 WIB
Habiburokhman (Dok. Habiburokhman)
Habiburokhman (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menyoroti fasilitas bagi pimpinan KPK, seperti rumah hingga mobil. Habiburokhman mengatakan fasilitas itu belum dimiliki pimpinan KPK, padahal pekerjaan mereka menjadi benteng terdepan penanganan korupsi.

"Dalam konteks pencegahan, ini ada masukan sedikit, Pak, terutama juga di institusi Bapak (Firli) sendiri. Kami lihat, ya sepengetahuan kami, rumah dinas pimpinan dan kendaraan dinas itu, setahu kami, kalau rumah dinas belum ada," kata Habiburokhman dalam rapat bersama Komisi III, Kamis (25/6/2020).

"Jadi riskan sekali institusi sebesar KPK, seperti KPK tugasnya berat, ujung tombak di bidang pencegahan korupsi, pimpinannya rumah dinasnya belum jelas. Itu saya kira perlu dipertimbangkan, Pak," sambungnya.

Tidak hanya soal mobil dan rumah, Habiburokhman menyinggung gawai yang dipakai oleh pimpinan KPK. Habiburokhman menilai gawai yang dipakai sudah kuno, tidak sebanding dengan teknologi yang berkembang saat ini.

"Lalu soal fasilitas yang kami lihat kalau raker di sini, fasilitas yang digunakan saja yang saya lihat terlalu sederhana, kadang-kadang gadget-nya saja sudah terlalu jadul kayak i-Pad yang Bapak pakai itu sudah ketinggalan zaman banget, Pak. Sederhana itu belum tentu bagus juga, Pak. Dalam konteks tertentu, tugas Bapak kan tracking dan lain sebagainya. Jadi hak tersebut itu juga harus diperhatikan dari institusi Bapak sendiri. Kan tugas Bapak tracking dan sebagainya," ujarnya.

Sama halnya dengan anggota Komisi III Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Dia sepakat dengan pertimbangan terkait pengadaan fasilitas pimpinan KPK.

Arteria mengatakan jaminan keamanan bagi pimpinan KPK perlu diperhatikan. Pasalnya, banyak perkara korupsi yang melibatkan pejabat penting hingga konglomerat yang kini ditangani KPK.

"Secara prinsip, terkait rencana penambahan anggaran, PDIP bisa memahami dan menyetujui, baik postur maupun usulan tambahan. Kami mau ingatkan soal masalah janji-janji kemarin mengenai masalah rumah dinas masalah mobil dinas, masalah fasilitas keamanan, Bang Firli kan polisi, ndak ada yang berani sama Abang. Tapi, kalau sipil, bagaimana, Bang, ini pimpinan lainnya," ujarnya.

tonton video 'ICW Pesimistis Dewas KPK Bisa Usut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri':

(eva/imk)