.webp)
Sekelompok massa dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) membakar bendera PDI Perjuangan (PDIP). Partai NasDem sebagai sesama koalisi dengan PDIP prihatin atas peristiwa tersebut.
"Di era demokrasi seperti saat ini, aspirasi publik bisa disalurkan dengan cara yang elegan," ungkap Sekjen NasDem, Johnny G Plate kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).
Sambil bergurau, dia meminta para pelaku untuk waspada. Jangan sampai, kata Johnny, perbuatannya bisa berdampak kepada mereka sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hehehe agar tetap waspada jangan sampai tangan ikut terbakar," ucapnya.
Johnny juga menyinggung tuntutan aksi penolakan RUU HIP yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu. Dalam salah satu tuntutannya, PA 212 meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo.
"Logika akrobatik, di mana titik sambungnya? Jauh panggang dari api. Presiden sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut membahas RUU HIP," tegas Johnny.
Dia juga mengingatkan, RUU HIP bukan merupakan inisiatif pemerintah melainkan usulan DPR. Johnny juga mengatakan, pemerintah sudah meminta agar pembahasan RUU HIP itu ditunda.
"Pak Jokowi sangat Pancasilais dengan wawasan kebangsaan yang juga sangat luas. NasDem selalu bersama Pak Jokowi membangun bangsa dan negara secara khusus membangun karakter bangsa dan membumikan ideologi bangsa Pancasila. Bersama Pak Jokowi, NasDem tetap menjadi garda depan Pancasila," tuturnya.
Peristiwa pembakaran bendera PDIP dilakukan sekelompok massa dalam aksi penolakan RUU HIP oleh PA 212 di depan Gedung DPR, Rabu (24/6). Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan Gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu.
"Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba," ujar Haikal ketika dikonfirmasi.
Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengkondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa.
"Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan," kata Haikal.
PDIP pun disarankan PPP untuk memaafkan pelaku pembakaran benderanya. Namun tampaknya PDIP tetap akan menempuh jalur hukum.
"Thanks untuk masukan rekan kami dari PPP. Namun, pembiaran terhadap orang-orang yang jelas mendegradasi demokrasi, dalam jangka panjang membahayakan peradaban bangsa," ucap politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (25/6).
(elz/elz)
