Kata Mendagri soal Efek Elektoral Calon Petahana yang Jadi Kepala Gugus Tugas

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 24 Jun 2020 19:05 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Rolando FS/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi catatan terkait insentif elektoral bagi kepala daerah petahana yang juga menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Tito menilai posisi kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 ini bisa menguntungkan atau justru merugikan dalam Pilkada 2020 mendatang.

Pertanyaan soal insentif elektoral kepala daerah petahana datang dari anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Mardani menyoroti posisi para petahana itu dalam kontestasi pilkada serentak.

"Saya titip Pak Menteri monitoring para kepala daerah petahana yang maju lagi. Karena banyak kepala daerah petahana yang maju lagi juga sekarang menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Positioning ini bisa berdampak juga terhadap elektoral insentifnya. Seperti apa pandangan Pak Menteri?" ujar Mardani dalam rapat Komisi II dengan Kemendagri, Rabu (24/6/2020).

Tito menjelaskan, kepala daerah sekaligus ditunjuk menjadi Ketua Gugus Tugas COVID-19 daerah agar penanganan COVID-19 didukung sumber daya penuh. Menurutnya, jika Ketua Gugus Tugas bukan kepala daerah, hal itu akan menyebabkan penanganan COVID-19 di daerah tidak maksimal.

"Dalam diskusi dengan Kepala Gugus Tugas mengusulkan agar kepala daerah menjadi Kepala Gugus Tugas. Kita harapkan spirit-nya satu, yaitu agar penanganan COVID di daerah betul-betul dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan itu hanya bisa dilaksanakan ketika Kepala Gugus Tugasnya adalah kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh di daerah itu," jelas Tito.

Tito menyebut ada 220 kepala daerah petahana yang akan maju kembali dalam Pilkada 2020. Menurutnya, 'rangkap jabatan' kepala daerah itu bisa saja menguntungkan atau justru berbalik menjadi serangan dari lawan politiknya.

"Namun, dengan adanya pilkada di 270 daerah, sekitar 220 daerah yang menurut hitungan kami kepala daerah yang incumbent, ini running kembali. Di satu sisi, ini masalah dinamika kontestasi dan dinamika partai. Tentu mungkin ada yang posisi Kepala Gugus Tugas ini akan dapat menguntungkan bagi kepala daerah yang inkumben yang running kembali. Bisa menguntungkan, bisa juga tidak, pendapat kami," ujar Tito.

"Dan itu jadi tidak gampang bagi kepala daerah yang incumbent yang running kembali. Karena itu akan jadi amunisi bagi para kontestannya jika dia gagal. Katakanlah daerahnya merah, kemudian ada korban yang positif naik terus," imbuhnya.

Tito berharap Pilkada 2020 mendatang menjadi ajang adu gagasan bagi petahana dan lawannya. Namun Tito masih membuka diskusi dengan Komisi II DPR bagaimana seharusnya posisi kepala daerah dan Kepala Gugus Tugas dalam kontestasi pilkada.

"Dalam pembahasan Senin (29/6) nanti terbuka untuk diskusi. Kalau memang ini dianggap posisi kepala daerah sebagai Kepala Gugus Tugas dalam kontestasi ini akan lebih banyak menguntungkan, kenapa tidak kita akan mengeluarkan aturan supaya Kepala Gugus Tugasnya dialihkan bagi 220 daerah yang maju itu dialihkan kepada pejabat lain. Tapi kalau ada yang berpendapat justru ini akan menjadi tantangan bagi kepala daerah sebagai Kepala Gugus Tugas gagal dianggap karena daerahnya merah semua, misalnya, ya lanjutkan saja Kepala Gugus Tugasnya oleh kepala daerah, meskipun nanti akan running dalam election Pilkada di 9 Desember nanti," pungkasnya.

(azr/imk)