.webp)
Kementerian Sosial (Kemensos) membahas rancangan kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2021 bersama Komisi VIII DPR RI. Kemensos mengajukan anggaran 2021 sebesar Rp 91,9 triliun.
Mensos Juliari Batubara mengatakan pagu indikatif Kemensos untuk 2021 sebesar Rp 62 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk program perlindungan sosial, belanja operasional dan non-operasional, hingga belanja bantuan sosial (bansos).
"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Ketua Komisi di awal raker, pagu indikatif Kemensos tahun anggaran 2021 adalah Rp 62,024 triliun," kata Juliari dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (24/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemensos lalu mengajukan tambahan sejumlah anggaran, di antaranya Rp 4 triliun untuk program perlindungan sosial dan dukungan manajemen, serta tambahan Rp 7,95 triliun untuk meneruskan program bansos Corona.
"Presiden pernah menyampaikan kepada kami langsung, dan berharap bahwa pasca pandemi atau di tahun 2021, seperti program kartu sembako yang saat ini sudah mencapi 20 juta KPM agar diteruskan. Maka, kami mengusulkan agar penerima manfaat dari program bansos kartu sembako ini tetap 20 juta KPM seperti hari ini, sehingga apabila itu nanti disetujui, tambahan anggarannya Rp 7,95 triliun," papar Juliari.
Selain itu, Kemensos juga mengajukan tambahan Rp 17 triliun agar kelompok penerima manfaat PKH bisa bertambah. Juliari mengatakan dengan usulan tambahan anggaran itu, total usulan anggaran Kemensos mencapai Rp 91,9 triliun.
"Sehingga kalau kita tambah dari Rp 62 triliun, ditambah dengan Rp 4 triliun yang kami jelaskan, dan ditambah lagi dengan perluasan program PKH dan kartu sembako, anggaran Kemensos untuk 2021 menjadi Rp 91,911 triliun," jelasnya.
Pada 2020, pagu indikatif Kemensos adalah Rp 62,8 triliun. Dengan adanya pandemi COVID, anggaran untuk Kemensos melonjak untuk perluasan penerima bantuan PKH hingga kartu sembako.
"Anggaran kami melonjak dari Rp 62,8 triliun menjadi Rp 106,5 triliun. Ini ditambah juga dua program khusus bansos COVID-19, yang durasinya April-Juni atau bulan ini, sehingga ada kenaikan anggaran dari Rp 62,8 triliun menjadi 106,5 T. Ada kenaikan sebesar Rp 43,7 triliun," jelas Juliari.
"Ada beberapa program bansos yang diperluas, yaitu PKH dan BPNT atau program kartu sembako diperluas keluarga penerima manfaatnya. PKH menjadi 10 juta dari realisasi sebelumnya yaitu 9,2 juta KPM, kemudian program kartu sembako dari 15,6 juta jadi 20 juta KPM," sambungnya.
Tonton juga video 'Pemerintah Perpanjang Bansos Jabodetabek Hingga Desember':
(azr/zak)
