.webp)
Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan jajarannya mengintensifikasi distribusi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak COVID-19 di bulan Juni 2020. Langkah ini untuk memastikan bansos tersalurkan sesuai periode waktu tiga bulan yaitu April, Mei, dan Juni 2020.
"Ya saya memang sudah perintahkan semua jajaran Eselon I dan Staf Khusus untuk turun lapangan. Kami turun ke berbagai daerah. Tujuannya untuk mengakselerasi dan memastikan distribusi bansos agar mencapai target yang sudah ditetapkan sampai akhir bulan Juni ini," kata Juliari, dalam keterangan tertulis, Sabtu(20/6/2020).
Sebelumnya, pada hari Jumat (19/6) kemarin, Juliari telah bergerak ke tiga daerah yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pejabat Eselon I Kemensos juga bergerak ke sejumlah daerah dengan agenda sama yakni untuk mengakselerasi penyaluran BST. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar negara hadir di saat rakyat yang terkena musibah dan juga agar keluarga penerima manfaat (KPM) secepat mungkin mendapat bantuan dari pemerintah.
Kemensos menargetkan, pekan ini penyaluran BST Tahap II akan selesai didistribusikan. Sehingga pada sisa pekan di bulan Juni ini, sudah bisa maksimal untuk penyaluran pada Tahap III, atau tahap terakhir. Begitu juga untuk penyaluran bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sudah memasuki Tahap V.
Juliari mengatakan bahwa semua jajaran Kemensos juga dikerahkan termasuk dengan bersinergi dengan berbagai komunitas. Seperti ormas pemuda, kalangan pesantren, mahasiswa, pekerja seni dan film, serta elemen masyarakat lainnya. Untuk memperkuat akselerasi, Juliari memerintahkan kepada direksi PT Pos agar meningkatkan dan memudahkan layanan kepada penerima manfaat.
Caranya dengan menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran, dengan pendekatan komunitas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di era new normal ini. Juliari pun meminta PT Pos membuka loket di kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, atau lokasi yang mudah diakses KPM.
"Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas dan mudah melayani KPM yang menerima BST," ujarnya.
Juliari juga memerintahkan PT Pos untuk memperpanjang durasi penyaluran. Ia pun mengimbau kepada ibu-ibu dan bapak-bapak para KPM yang lansia dan disabilitas berat agar tidak perlu pergi ke kantor pos.
"Saya minta PT Pos memperpanjang waktu operasional. Ini dalam rangka memastikan KPM dapat terlayani secara optimal," ujarnya.
"Cukup menunggu di rumah nanti bantuan akan diantarkan petugas PT Pos. Untuk KPM yang rumahnya di daerah sulit penyaluran bantuannya melalui komunitas seperti di RT/RW atau kelurahan di balai desa terdekat," imbuhnya.
Juliari menambahkan, mengutip pesan dari Presiden, KPM juga dipesan agar dimanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Jangan dibelikan rokok, lipstik, pulsa, dan lainnya. Selama proses pengambilan bantuan harap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak supaya tidak tertular virus korona," pungkasnya.
Sebagai informasi, Bantuan Sosial Tunai untuk Provinsi Jawa Barat yang disalurkan berjumlah 1.091.213 KPM dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.004.378.600.000. Untuk Kabupaten Garut terdapat 60.453 KPM yang menerima BST dengan nilai bantuan sebesar Rp 107.695.200.000. Kota Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 11.564 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp 19.836.000.000. Dan untuk Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 32.251 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp 64.394.000.000.
Turut hadir pula dalam kesempatan ini Menteri BPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Garut Rudy Gunawan, Direktur Utama PT. Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono, dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama.
(mul/ega)
