PA 212 dkk Gelar Aksi Tolak RUU HIP Siang Ini, Harap Bertemu Pimpinan DPR

Ketua PA 212 Slamet Maarif — Ketua PA 212, Slamet Ma'arif (Eva Safitri/detikcom)

Jakarta -

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas Islam akan menggelar aksi di depan gedung DPR RI siang ini menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari Prolegnas. PA 212 berharap perwakilan massa aksi bisa berdialog dengan pimpinan DPR.

"Semoga perwakilan bisa diterima pimpinan DPR," ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).

Slamet mengatakan massa akan langsung berkumpul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.00 WIB. Ribuan massa diperkirakan hadir dalam aksi itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Langsung DPR (titik kumpul). Insyaallah ribuan," kata dia.

Dalam poster gelaran aksi, diingatkan juga agar para peserta aksi tidak bergerombol. Slamet mengatakan jaga jarak antarpeserta aksi merupakan kewajiban.

"Kepada seluruh peserta aksi 24-6 agar saat tiba di depan gedung DPR/MPR jangan bergerombol. Tapi langsung membuat barisan sebagaimana shaf salat dengan jarak 60 cm-100 cm. Lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker untuk menghindari fitnah media komunis," begitu bunyi dari keterangan poster tersebut.

Sebelumnya sejumlah ormas Islam akan menggelar aksi tolak RUU HIP usulan DPR. Aksi akan digelar di depan gedung DPR RI.

Koordinator Lapangan Aksi besok, Edy Mulyadi, menyebut surat pemberitahuan aksi sudah dikirimkan ke Polda Metro Jaya.

"Sudah, sudah dong (dikirimkan ke Polda Metro Jaya)," ujar Edy.

Untuk diketahui, pemerintah telah meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP ini. DPR menyebut belum ada surat presiden sebagai syarat pembahasan RUU ini dilanjutkan.

"RUU tersebut saat ini sudah menjadi usul inisiatif DPR dan sudah dikirimkan ke pemerintah. Sesuai UU 15/2019 tentang PPP (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan), pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk setuju atau menolak pembahasan. Saat ini tidak ada pembahasan apa pun," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) saat dimintai konfirmasi, Senin (15/6).

"Kalau nanti pemerintah setuju membahas, akan ditentukan di AKD mana RUU tersebut dibahas," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya