.webp)
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) telah difokuskan pada peningkatan kualitas SDM nasional. Hal tersebut dilakukan karena SDM yang unggul, menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.
Menurut Tri, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional, tidak terlepas dari kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, dan penganggarannya. Hal tersebut karena ketiga unsur itu saling terkait antar satu dengan lainnya.
"Pembangunan SDM sangat strategis bagi Indonesia yang sedang menikmati bonus demografi hingga 10 tahun ke depan," ujar Tri, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ia sampaikan saat membuka Webinar Ketenagakerjaan bertajuk "Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai Tolak Ukur Daya Saing Nasional" di Jakarta pada hari ini.
Tri mengatakan, sebagai langkah untuk meningkatan daya saing SDM, pemerintah telah melakukan kerja sama baik tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, pemerintah telah bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) Australia dan menggelar program Indonesia Development Forum (IDF) pada tahun 2019.
"Forum ini menjadi wadah bagi sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu, bertukar gagasan, dan mencari solusi guna mengatasi tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.
Salah satu poin kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia yaitu komitmen menurunkan tingkat ketidaksetaraan melalui informasi kebijakan guna pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil.
"Untuk itu pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya-upaya di dalam rangka untuk pensetaraan kebijakan yang bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang stabil," jelasnya.
Tri juga mengemukakan tentang kenaikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) nasional pada tahun 2019 yaitu sebanyak 0,25. Peningkatan juga diikuti oleh meningkatnya provinsi dengan IPK kategori menengah atas dengan skor di atas 66,00 yang terdapat di 7 provinsi.
"Tahun 2019 IPK untuk pertama kalinya berhasil mencapai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional mencapai nilai 61,06, meningkat 0,25 dibandingkan 2018 yang sebesar 60, 81," pungkasnya.
(akn/ega)
