Kasus Pencabulan Anak di Parepare, Ortu Korban Bantah Terima Duit Kompensasi

Hasrul Nawir - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 18:13 WIB
Ilustrasi Pencabulan Anak. Andhika Akbarayansyah/detikcom.
Foto: Andhika Akbarayansyah
Parepare -

Ibu dari korban dugaan kasus pencabulan di Parepare membantah menerima uang kompensasi dari orang tua pelaku. Ibu korban berinisial M buka suara setelah beredar surat perdamaian yang beda versi.

M menganggap salah satu suratnya direkayasa. Surat perdamaian yang menurut M direkayasa adalah yang kini berada di tangan Kejaksaan Negeri Parepare.

Keberadaan surat tersebut mencuat dan diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Parepare saat Aliansi Mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa terkait perkembangan kasus asusila yang melibatkan 7 orang pemuda tersebut.

M yang ditemui di rumahnya, Selasa (23/6/2020), tidak menampik kalau dirinya memang pernah menandatangani surat perdamaian yang diajukan dua dari tujuh pelaku. M menyepakati perdamaian lantaran kasihan karena sering didatangi orang tua pelaku.

Seketika, M akhirnya luluh saat orang tua pelaku bersujud hendak mencium kakinya.

"Saya akhirnya bersedia tanda tangan karena tidak tega, selain karena makin tidak nyaman sering didatangi orang tua pelaku. Surat perdamaian, saya tanda tangani di kantor polisi, saya memang pernah ditawari sejumlah uang, tapi saya tolak," ungkap M.



M menegaskan, surat perdamaian yang ditandatangani untuk dua pelaku tidak mencantumkan nilai nominal kompensasi. Sementara informasi yang didapat M, ada perdamaian yang mencantumkan nominal kompensasi. Surat itu yang justru menjadi salah satu dokumen pendukung yang diserahkan pihak pelaku ke kejaksaan.

"Saya bisa buktikan kalau saya tidak menerima uang apapun dari surat perjanjian itu. Karena saya tidak menjual anak sendiri," tegas M.

Terpisah, penasihat hukum (PH) para tersangka dan terdakwa, Samiruddin mengatakan, jika surat pernyataan kesepakatan perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dan keluarga pelaku.

Samiruddin juga menyebut, kalau surat perdamaian yang benar adalah yang dipegang M yang mana nominal halaman kedua tidak dicantumkan. Hal itu dikarenakan belum ada angka disebut, hanya kata kompensasi.

"Saat kejaksaan meminta surat perdamaian untuk menjadi dasar bahwa benar ada perdamaian maka pihak kejaksaan minta untuk ditulis angka dalam kompensasi itu maka poin tersebut ditambah agar jelas kompensasi apa yang dimaksud dalam surat," bebernya.

"Jadi pengakuan orang tua dua pelaku mengatakan, dia telah menyerahkan kompensasi ke orang tua korban, masing-masing Rp 5 juta, dengan total Rp 10 juta. Pihak kejaksaan minta kami menambah angka sesuai kesepakatan mereka berdua," sambung Samiruddin.



Samiruddin juga menerangkan kalau ada surat perdamaian yang mencantumkan dua pelaku lain. Hanya saja, surat perdamaian itu urung diserahkan ke orang tua korban karena pihak pelaku menolak memberi kompensasi.

Sementara Kanit PPA Satreskrim Polres Parepare, Aipda Dewi Natalia Noya, membenarkan jika pihaknya menyaksikan penandatanganan surat perjanjian damai antara orang tua korban dan orang tua pelaku. Namun, kata Dewi, pihaknya tidak mengetahui isi surat perdamaian tersebut.

"Bukan kami yang membuat suratnya (surat perdamaian), karena surat itu memang sudah ada. Kami tidak tahu, apakah pihak korban atau pelaku yang membuatnya," kata Dewi.

Dewi juga menjelaskan, penandatanganan tersebut atas permintaan orang tua korban yang hanya bersedia dilakukan di depan penyidik.

"Itu kami jelaskan ke orang tua pelaku, jika perdamaian tidak menghapus pidana karena kasus ini bukan delik aduan. Terlebih dua pelaku anak telah bergulir di persidangan. Sementara kasus ini satu rangkaian satu peristiwa. Itu hanya untuk meringankan pelaku, jika dipersidangan nantinya dibantu oleh orang tua korban," papar Dewi.

Ditambahkan Dewi, untuk berkas dua tersangka dewasa dalam waktu dekat akan dilimpahkan pihaknya ke pengadilan. Sementara untuk dua pelaku yang masih buron, termasuk pelaku berbeda pada laporan pertama, hingga kini juga masih dalam pengejaran tim Buru Sergap (Buser).

Untuk diketahui, kasus asusila yang menimpa korban terjadi pada 9 April 2020 lalu dan baru diketahui keluarga korban pada 29 April 2020. Keluarga akhirnya melaporkan kejadian yang menimpa korban. Kasus ini baru mencuat ke publik setelah pihak keluarga korban merasakan sejumlah kejanggalan dan intimidasi atas proses hukum yang berjalan.

Dalam kasus ini ada dua laporan yang mana masing-masing laporan kasus pencabulan dengan satu orang terlapor. Pelaku masih DPO. Adapun kasus persetubuhan anak di bawah umur yang menyeret 6 orang tersangka, dua di antaranya masih buron, dua masih status tersangka, dan dua anak di bawah umur menjadi terdakwa.

(idn/idn)