MK Tegaskan Proses Peradilan Notaris Harus Seizin MKN

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 14:11 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan proses peradilan notaris harus seizin Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal itu menjawab permohonan judicial review Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dkk atas UU Jabatan Notaris.

PJI mengajukan judicial review atas Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

PJI meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa/kalimat 'dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK memutuskan PJI tidak memiliki legal standing. Sedangkan pemohon II, yaitu jaksa Olivia, dinyatakan memiliki legal standing karena mendapatkan kerugian konstitusional saat melakukan penuntutan dalam kasus keterangan palsu.

"Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan live streaming, Selasa (23/6/2020).

Selanjutnya
Halaman
1 2