DPRD Sulbar Desak Pemprov Cepat Sikapi Heboh Jual-Beli Pulau Malamber

Abdy Febriady - detikNews
Senin, 22 Jun 2020 19:22 WIB
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah (Dok.Pribadi)
Foto: Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah (Dok.Pribadi)
Mamuju -

Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah meminta pemprov cepat menindaklanjuti kehebohan jual beli Pulau Malamber, di Mamuju, yang menyeret nama Bupati Penajem Paser Utara, Abdul Gafur Masud. Pemprov didesak segera mencari kebenaran kasus ini.

"Pemprov perlu mendalami isu penjualan pulau, cepat mengambil langkah untuk menggali kebenaran penjualan salah satu pulau di Kepulauan Balabalakang. Kita tidak menginginkan isu ini benar terjadi apalagi bila sampai betul ada pengalihan status kepemilikan pulau," kata Usman kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (22/6/2020).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan soal aturan yang menjelaskan bahwa pulau tidak bisa dimiliki baik warga negara maupun warga asing. Dia berharap ada titik terang dari kasus ini.

"Kalaupun ada pengelolaan sumber daya di atas pulau itu, ada prosedurnya, semoga isu ini kebenarannya cepat terungkap, begitu juga langkah resmi harus cepat diambil," ungkapnya.

Sebelumnya, bertempat di Kantor DPRD Sulbar, Usman juga memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (ODP) Pemprov Sulbar, terkait isu penjualan pulau Malamber. Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Abdul Rahim dan Abdul Halim, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Hatta Kainang, Muslim Fattah, Abdin dan Sukardi M Noer.

Pada kesempatan itu, Usman menyebut, penjualan suatu pulau adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Keharusan bagi DPRD Sulbar untuk menindaklanjuti isu itu.

"DPRD Sulbar harus bersikap, karena sudah menjadi tugas DPRD menyikapi isu yang berkembang di daerah dan sudah menjadi isu nasional," ucapnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim juga meminta ketegasan Pemprov Sulbar menyikapi kabar jual beli Pulau Malamber.

"Saya kira harus ada langkah hukum yang diambil pemerintah, harus ada langkah tegas, jika Pemprov Sulbar diam, maka DPRD Sulbar akan dorong ini ke pansus, sebagai langkah untuk menjaga daerah kita," tegas Rahim.

Selanjutnya
Halaman
1 2