Pemerintah Batal Ajukan Banding atas Vonis Kasus Blokir Internet Papua

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 21 Jun 2020 14:12 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memvonis pemerintah melanggar hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Alasannya, pemerintah sudah menghentikan tindakan melawan hukum yang diputus oleh PTUN Jakarta.

"Iya, permohonan banding yang sebelumnya ditarik," kata Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono kepada wartawan, Minggu (21/6/2020).

Dini menjelaskan tidak ada lagi substansi yang harus diperdebatkan. Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi virus Corona.

"Karena memang tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam keputusan PTUN tersebut memang sudah dihentikan oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi substansi yang harus diperdebatkan. Konsentrasi pemerintah pada saat ini lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang lebih penting, terutama terkait situasi pandemi COVID-19," tuturnya.

Lebih lanjut, Dini mengatakan putusan PTUN tersebut hanya bersifat deklaratif. Karena itu, menurutnya, tak perlu ada upaya hukum apa pun dari pemerintah.

"Jadi objek perkara sebenarnya sudah tidak ada lagi. Putusan PTUN tersebut sifatnya deklaratif saja. Tidak perlu tindak lanjut apa pun dari pemerintah karena memang tindakan yang dinyatakan PMH dalam putusan PTUN tersebut sudah tidak berlangsung lagi pada saat ini," kata Dini.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3