.webp)
Tagar #InstitutPalingBorjuis menjadi trending topic di Twitter. Rektor IPB Arif Satria menjawab keluhan mahasiswa soal biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang disuarakan lewat tagar tersebut.
"Intinya saya sudah, dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan di IPB. IPB selalu memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu, dan memberikan beberapa opsi kan untuk UKT ini. Bisa pengurangan, bisa pencicilan, bisa penundaan, atau bahkan bisa pembebasan, tergantung dari case-nya. Kemudian IPB selalu melibatkan BEM untuk menangani masalah penyusunan UKT ini," kata Arif Satria saat dihubungi detikcom, Sabtu (20/6/2020).
Saat dilihat, cuitan dengan tagar itu berisi keluhan mahasiswa soal UKT di masa pandemi virus Corona. Diketahui, IPB menetapkan kebijakan kuliah daring bagi mahasiswa untuk mencegah penularan virus tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa, yaitu IPB harus menurunkan UKT, membebaskan biaya wisuda daring, menyelesaikan subsidi kuota, dan transparansi UKT. Tagar #NatapLayarTetapBayar juga banyak digunakan bersamaan dengan #InstitutPalingBorjuis.
Tonton juga 'Penjelasan New Normal Menurut Guru Besar IPB':
Arif menilai mahasiswa tak perlu membuat gerakan di media sosial. Arif menuturkan dialog antara mahasiswa dan pihak rektorat selalu terbuka.
"Bukan soal tanggapan terhadap trending topic-nya, saya menanggapi dari sisi substansinya. Substansinya, IPB dari dulu sampai sekarang tetap peduli pada mahasiswa yang kurang mampu untuk memberikan keringanan. Dan sekarang sudah clear, sekarang sudah ada 200 orang yang mau ngurus," jelas Arif.
"Tidak perlu, ya sebenarnya tidak perlu ada gerakan gitu karena dialog sudah terus berlangsung antara kami dan perwakilan mahasiswa, rutin dialog itu. Dan saya sudah menjelaskan semua kebijakannya dengan jelas sejelas-jelasnya, bahwa tidak boleh ada mahasiswa IPB yang DO hanya gara-gara tidak bisa membayar UKT," imbuhnya.
Menurut Arif, mahasiswa bisa mengajukan keringanan pembayaran UKT. Arif menyebut kebijakan kampus di seluruh Indonesia sama, yaitu tidak ada pengurangan besaran UKT.
"Kalau dia nggak mampu, ya mengajukan keringanan saja. Seluruh kampus kebijakannya sama, tidak ada pengurangan UKT, untuk general itu nggak ada. Ini kan semua BEM di Indonesia berontak semua sama rektornya, nggak hanya IPB. Ada UI, Brawijaya, Undip, UNS, semua kampus besar hampir semua. Dan Mendikbud sudah memberikan kebijakan, kebijakan Mendikbud tidak menyuruh kita mengurangi total secara general, tapi tetap yang nggak mampu kita bantu," ujar Arif.
Mantan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB itu juga menanggapi keberatan mahasiswa soal besaran UKT, padahal kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara online. Menurut Arif, kampus tetap harus membayar biaya operasional dan membantu subsidi pulsa untuk mahasiswa, meski tak ada pembelajaran tatap muka.
"Memang oke, Anda tidak harus tatap muka ini, tapi kan effort untuk membuat online itu bukan lebih murah lho, lebih mahal lho, membuat videonya. Kedua, kita kan juga memberikan pulsa kepada mahasiswa Rp 150 ribu per bulan, setiap mahasiswa IPB Rp 150 ribu per bulan selama 3 bulan. Iya dong, tetap keluar effort. Untuk materi, operasional, kemudian untuk mengganti uang pulsa gimana?" ungkap Arif.
"Ke depan, tetap ada bantuan pulsa untuk mahasiswa pada kuliah semester ganjil. Dan ada keringanan UKT bagi yang memang tidak mampu untuk bayar UKT karena perubahan kondisi ekonomi orang tua akibat COVID," tegasnya.
