Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan ide soal penerapan ide soal penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) asimetris. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak usul tersebut karena harus ada satu sistem sama.
Ganjar menyatakan ketidaksetujuannya itu dalam diskusi webinar bertajuk 'Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?' yang diselenggarakan oleh Nagara Institute, Minggu (20/6/2020). Usul tersebut awalnya diungkit kembali oleh Tito dalam diskusi ini.
"Kita mau ndak berasimetris? Jawabannya sudah jelas tidak mau. Kira-kira nggak mau. Maaf, Pak Tito, karena mesti ada satu sistem yang sama," kata Ganjar dalam siaran akun YouTube Nagara Institute menjawab usul Tito.
"Kecuali yang memang sengaja di-exclude undang-undang, yang di-exclude oleh UU yang apa? Yang istimewa-istimewa. Dengan ketentuan khusus, ya kawan-kawan kita di Aceh, di DKI, di Papua saya kira dapat itu. Yang lainnya sama," lanjutnya.
Ganjar lebih menekankan soal pentingnya pelatihan masyarakat dalam berdemokrasi. Dia mengatakan bahwa dalam hal ini partai politik punya tanggung jawab.
"Maka sebenarnya, proses demokrasi dan demokratisasinya mari kita latih. Siapa yang bertanggung jawab? Partai politik yang harus bertanggung jawab. Kan ada partai politik, agregasi politik, sumber rekrutmen kader. Kan itu," ungkap Ganjar.
