Kemenag Terbitkan Protokol Kesehatan untuk Pesantren-Pendidikan Keagamaan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 19 Jun 2020 00:22 WIB
Menag Fachrul Razi dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Foto: Menag Fachrul Razi (Screenshot YouTube DPR)
Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan panduan protokol kesehatan untuk pembelajaran di pesantren dan pendidikan keagamaan. Panduan itu berlaku untuk pesantren, pendidikan keagamaan tidak berasrama, dan pendidikan keagamaan berasrama.

Pendidikan keagamaan tidak berasrama mencakup Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ), SD Teologi Kristen (SDTK), SMP Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK), Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) dan Perguruan Tinggi Katolik (PTK), Pendidikan Keagamaan Hindu, Lembaga Sekolah Minggu Buddha, Lembaga Dhammaseka, Lembaga Pabajja, serta Sekolah Tinggi Agama Khonghucu dan Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.

"Pendidikan Keagamaan Islam yang berasrama adalah pesantren. Di dalamnya ada sejumlah satuan pendidikan, yaitu Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Muadalah, Ma'had Aly, Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah, Madrasah/Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Kajian Kitab Kuning (nonformal). Selain pesantren, ada juga MDT dan LPQ yang diselenggarakan secara berasrama," kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

"Hal sama berlaku juga di Kristen, ada SDTK, SMPTK, SMTK dan PTKK yang memberlakukan sistem asrama. Untuk Katolik, ada SMAK dan PTK Katolik yang berasrama. Sedang Buddha, menyelenggarakan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) secara berasrama," imbuhnya.

Fachrul menyebut ada empat ketentuan utama yang berlaku dalam pembelajaran di pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi virus Corona. Ketentuan utama itu meliputi:

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVI-19

2. Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan

3. Aman COVID-19, dibuktikan dengan surat keterangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat

4. Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

"Keempat ketentuan ini harus dijadikan panduan bersama bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang akan menggelar pembelajaran di masa pandemi," ujar Fachrul.

Fachrul mengatakan saat ini ada pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah dan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Fachrul menekankan pentingnya koordinasi antara pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan Gugus Tugas COVID-19 daerah atau Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan.

Selanjutnya
Halaman
1 2