Komisi VIII Sindir Menag soal Pengumuman Haji Batal: Kayak Superman Aja

Komisi VIII Sindir Menag soal Pengumuman Haji Batal: Kayak Superman Aja

Mochamad Zhacky - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 21:25 WIB
Guna mencegah penyebaran virus Covid-19, Sekretariat DPR melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020). Penyemprotan ini bertujuan agar Kompleks Parlemen terhindar dari virus corona sehingga penyebarannya tidak meluas ke wilayah lain.
Gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI karena mengumumkan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2020 sebelum rapat dengan Komisi VIII. Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus menyindir Fachrul seperti pahlawan saat mengumumkan pembatalan haji 2020.

Sejumlah pimpinan Komisi VIII menyampaikan pandangannya terkait keputusan pembatalan haji 2020 dalam rapat kerja dengan jajaran Kemenag, yang dihadiri oleh Menag di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020). Awalnya, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang yang menyampaikan pandangannya.

"Saya mengapresiasi pernyataan salah, mengaku salah di poin ini. Tapi, bila dikaitkan dengan itu, apa yang disampaikan oleh Bang John (anggota Komisi VIII John Kennedy Azis), sudah ada pernyataan bersalah, Bang John, dari Pak Menteri kita. Tapi Kiai Bukhori (anggota Komisi VIII Buchori Yusuf), menurut pandangan beliau, ada konsekuensi hukumnya sebetulnya," kata Marwan dalam rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu, kami menyerahkan kepada forum kita semua seperti apa. Tapi, kalau menurut saya, menteri kita orang baik lah, orang baik itu. Saya nggak tahu dari sisi mana. Tapi, nyatanya seperti itu, DPR ditinggal.... Terima kasih Pak Ketua (Ketua Komisi VIII Yandri Susanto), agak sulit," imbuhnya.

Setelah Marwan, kemudian Ihsan Yusun yang menyampaikan pendapatnya. Ihsan menyebut Menag seperti 'pahlawan'.

ADVERTISEMENT

"Alangkah indahnya ketika hal-hal yang mengecewakan ini disampaikan bersama-sama, Komisi VIII, kemudian NU, Muhammadiyah, seluruh elemen masyarakat, para kiai, sama-sama, kita duduk duduk sama-sama, Pak. Waduh, Indah betul, Pak," sesal Ihsan.

"Tapi ini Bapak cuma bertiga, kaya Superman aja Bapak nih, kayak Justice League, cuma bertiga, satu Superman, Wonder Woman-nya saya nggak tahu siapa, gitu, sama Batman, bertiga aja," sambung dia. Ihsan menyinggung konferensi pers Menag saat mengumumkan pembatalan haji 2020.

Ihsan menganggap keputusan Menag membatalkan haji 2020 sebelum rapat dengan Komisi VIII sama saja dengan menjatuhkan marwah DPR. Politikus PDIP itu meminta Menag menjaga komitmennya.

"Terus terang, saya harus menyatakan yang pahit itu, Pak, daripada saya nanti ngomong di belakang. Bapak secara tidak langsung menjatuhkan marwah DPR. Dan saya ingin ke depannya... kemarin juga masalah komitmen kita bersama, kita harus jaga Pak," sebut Ihsan.

Kemudian giliran Ace Hasan Syadzily. Pimpinan Komisi VIII dari Fraksi Golkar itu menilai pembatalan haji tidak bisa ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama (KMA).

"Kalau saya, terus terang saja Bapak/Ibu sekalian, saya inginnya keppres. Kenapa keppres? Karena dasar dari penyelenggaraan (haji) ini selain undang-undang (UU), tapi juga keppres yang dikeluarkan oleh presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Iskan (anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis), nggak bisa, yang namanya BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), yang dasarnya adalah keppres itu dibatalkan dengan KMA," papar Ace.

"Bagaimana mungkin keputusan presiden yang di dalamnya berisi tentang penyelenggaraan ibadah haji, ya, dan pembiayaan ibadah haji yang dibahas bersama antara DPR, Komisi VIII dengan panja dari pemerintah kita bisa lama itu membahasnya, tiba-tiba secara sepihak diputuskan oleh keputusan menteri agama," imbuhnya.

Ace mengingatkan bahwa dalam kehidupan bernegara ada aturan yang harus ditaati. Dia menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara diatur oleh UU.

"Ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa bernegara itu nggak bisa seenaknya. Bernegara itu ada tata aturannya, ada UU-nya, ada keppres-nya, ada peraturan menterinya. Jadi, oleh karena itu, pak menteri, kami tidak gila hormat, demi Allah tidak. Tapi ingat bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita diatur oleh UU," tegasnya.

Fachrul kemudian diberi kesempatan menanggapi apa yang disampaikan, baik oleh anggota maupun pimpinan Komisi VIII. Dia mengaku sedih jika dibilang meremehkan DPR.

"Saya kalau dibilang salah saya nggak sedih, tapi kalau dibilang saya tidak peduli dengan DPR, meremehkan DPR, waduh, saya sedih sekali itu, Pak. Saya kira bukan tipe saya itu, ya. Saya nggak enak untuk membuat prolog bagaimana terjadinya peristiwa ini, seolah-olah mencari-cari pembenaran, ya. Tapi kami tidak mengabaikan, kami kirim surat, kami WA-WA (WhatsApp) dengan pimpinan Komisi VIII. Sampai saat akhir pun saya mengutus dirjen PHU untuk meng-clear-kan, coba bagaimana rapatnya, apa lanjut atau bagaimana, sampai saat akhir pun begitu. Tapi kembali saya nggak ingin menganukan lagi, seolah-olah saya ingin menunjukkan saya nggak salah, bukan. Tapi sama sekali, tidak sedikit pun punya keinginan untuk mengabaikan," papar Menag Fachrul Razi.

Sebelumnya diberitakan, Menag Fachrul Razi meminta maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR. Fachrul meminta maaf karena mengumumkan pembatalan haji 2020 sebelum rapat dengan Komisi VIII.

"Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi menghaturkan permohonan maaf kepada Yang Mulia Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR atas kejadian ini. Kami berharap kemurahan hati pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII, semoga hubungan kerja yang sudah terjalin baik saat ini dapat terus kita bina dan tingkatkan," ucap Fachrul dalam rapat dengan Komisi VIII, Kamis (18/6).

Halaman 2 dari 2
(zak/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads