Pemerintah Diminta Segera Buat Panduan Materi Ajar Siswa

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 18:32 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, meminta pemerintah segera membuat panduan berdasarkan materi ajar. Panduan tersebut untuk menindaklanjuti keputusan bersama empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

"Pada pengumuman panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru Senin (15/6) lalu hanya mengatur teknis pelaksanaan, belum ada panduan berdasar materi ajar. Jadi pemerintah harus segera mempersiapkan panduan berdasarkan materi ajar," kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

Sebagai contoh, lanjutnya, dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran itu dicantumkan panduan membuat materi ajar yang sesuai dengan skema belajar jarak jauh. Materi ajar jarak jauh ini perlu diterapkan karena tidak semua topik belajar cocok dengan skema yang ada saat ini.

"Panduan yang dimaksud mencakup panduan belajar bagi guru, siswa dan orang tua. Selain itu, perlu dibuat model evaluasi yang disepakati oleh dinas pendidikan setempat,"jelasnya

Selain panduan materi ajar, tambahnya, perlu juga dibuat panduan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang lebih akomodatif terhadap sistem pembelajaran yang diterapkan. Sebab, pada panduan yang ada saat ini penggunaan dana BOS hanya boleh untuk membayar guru honorer, membeli hand sanitizer, disinfektan dan sabun, serta membeli pulsa.

"Jangan sampai setiap sekolah seenaknya sendiri menggunakan dana itu tanpa dasar kebijakan yang jelas," tegasnya.

Sedangkan untuk sekolah di zona hijau, menurut Rerie, hal yang paling mendasar adalah harus ada skenario exit strategy sekolah dalam menentukan jadwal masuk sekolah berdasarkan kesiapan ruang kelas.

Pada panduan yang diumumkan Kemendikbud, jelasnya, hanya mengatur persentase siswa untuk mengendalikan kepadatan saat belajar. Seharusnya, menurut dia, dasar pengaturan kepadatannya juga memperhitungkan persentase jumlah kelas yang dimiliki masing-masing sekolah, sehingga pengaturan jarak antar siswa di sekolah bisa diterapkan dengan baik.

"Perlu riset dan kesiapan yang serius untuk membuat panduan belajar yang baik di masa pandemi. Waktu enam bulan sampai dengan Desember 2020 merupakan waktu yang cukup untuk menyiapkan semuanya."

Ia menegaskan, dengan aturan yang jelas dan baik dapat mencegah guru dan siswa gagap dalam menyikapi panduan belajar di masa pandemi ini.

(prf/ega)