Kisah Dullah Merevisi Jambul dan Cakar Garuda Pancasila

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 18:45 WIB
pengrajin garuda pancasila di jombang
Foto: Enggran Eko Budianto/detikcom
Jakarta -

Perjalanan Garuda Pancasila sampai ditetapkan sebagai lambang negara melewati perdebatan dan diskusi panjang. Sketsa usulan Sultan Hamid II, Menteri Negara RIS Zonder Portofolio, penanggung jawab pencarian bentuk lambang negara, memang akhirnya yang diterima pemerintah. Namun ternyata usulan Sultan Hamid II tersebut masih mengalami beberapa kali revisi.

Awalnya Presiden Sukarno meminta pita yang dicengkeram Garuda. Semula pita merah-putih menjadi pita warna putih bertulisan 'Bhinneka Tunggal Ika'. Saat itu Bung Karno beralasan warna merah putih sudah terwakili dalam warna dasar perisai Pancasila. Sempat juga terjadi penolakan pada gambar Sultan Hamid II.

Dalam rapat panitia, 8 Februari 1950, anggota panitia Mohammad Natsir keberatan atas gambar figur burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Aktivis Partai Masyumi ini menyebut bagian tersebut berkesan terlalu mitologis dan feodal.

Sementara itu, Melkias A Pellaupessy dari Indonesia timur mengusulkan jumlah helai ekor menjadi delapan, yang merupakan identitas proklamasi 17 Agustus (bulan kedelapan) 1945.

"Akhirnya, setelah penolakan itu, saya mengambil inisiatif pribadi untuk memperbandingkan dengan lambang-lambang negara luar, khususnya negara-negara Arab, seperti Yaman, Irak, Iran, Mesir, ternyata menggunakan figur burung elang rajawali...," ujar Sultan Hamid II kepada wartawan Solichin Salam, seperti yang dikutip Turiman Fachturahman Nur dalam artikelnya 'Menelusuri "Jejak" Lambang Negara RI'.

Dalam artikel yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No 1 Januari-Maret 2014 Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, Turiman, yang juga dosen di Universitas Tanjungpura, Pontianak, menyebut Sultan Hamid II akhirnya mengganti figur burung yang dijadikan lambang negara dari garuda menjadi elang rajawali.

Tonton juga video 'Ormas Keagamaan Apresiasi Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU HIP':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3