ICW Kecam Nazaruddin Bebas, Singgung Efek Jera untuk Koruptor

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 17 Jun 2020 21:54 WIB
Nazaruddin di Sel
M Nazaruddin (dok. Tim Mata Najwa/Trans7/Narasi)
Jakarta -

Terpidana kasus korupsi yang merupakan mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, ternyata sudah bebas dari Lapas Sukamiskin. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam hal tersebut serta meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganulir keputusan cuti menjelang bebas Nazaruddin.

"Sebagaimana diketahui bahwa terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, mendapatkan program cuti menjelang bebas sejak tanggal 14 Juni yang lalu. Menurut pengakuan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat, mantan Bendahara Partai Demokrat ini juga memperoleh remisi sebanyak 49 bulan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2020).

Kurnia mengatakan ada beberapa hal yang disorot ICW, mulai dari pemberian remisi hingga dugaan ketidakberpihakan Kementerian Hukum dan HAM dalam isu pemberantasan korupsi di Tanah Air. Terkait pemberian remisi terhadap Nazaruddin, ICW menilai hal itu bertentangan dengan undang-undang.

"Atas peristiwa ini, Indonesia Corruption Watch memiliki beberapa catatan. Pertama, pemberian remisi terhadap Nazaruddin telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) secara tegas menyebutkan bahwa syarat terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi di antaranya adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator, JC). Sedangkan menurut KPK, Nazaruddin sendiri tidak pernah mendapatkan status sebagai JC," ucap Kurnia.

"Kedua, pemberian remisi kepada Nazaruddin ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkum HAM tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan. Sebab, berdasarkan putusan dua perkara korupsi yang menjerat Nazaruddin, seharusnya terpidana ini baru dapat menghirup udara bebas pada tahun 2024 atau setelah menjalani masa pemidanaan 13 tahun penjara," sambung Kurnia.

ICW khawatir hal-hal tersebut membuat pelaku kejahatan korupsi di masa mendatang tak jera. "Dengan model pemberian semacam ini, maka ke depan pelaku kejahatan korupsi tidak akan pernah mendapatkan efek jera," imbuh Kurnia.

Kurnia melanjutkan ICW pun menilai keputusan pemberian remisi kepada Nazaruddin seakan mengabaikan kerja para penyidik KPK yang telah berupaya membongkar praktik korupsi. ICW juga menyoroti kerugian negara yang diakibatkan tindakan korupsi Nazaruddin, yakni senilai Rp 54,7 miliar.

"Ketiga, keputusan Kemenkum HAM untuk memberikan remisi pada Nazaruddin seakan telah mengabaikan kerja keras penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi. Terlebih lagi, kasus Wisma Atlet yang menjerat Nazaruddin ini memiliki dampak kerugian negara yang besar, yakni mencapai Rp 54,7 miliar. Tak hanya itu, Nazaruddin juga dikenakan pasal suap karena terbukti menerima dana sebesar Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah. Bahkan aset yang dimilikinya sebesar Rp 500 miliar pun turut dirampas karena diduga diperoleh dari praktik korupsi," ungkap Kurnia.

Selanjutnya
Halaman
1 2