Bukan e-Voting, KPU Rancang Penerapan e-Rekap di Pilkada 2020

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 18:00 WIB
Pramono Ubaid Tanthowi
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (Ari Saputra/detikcom)

Pramono mengatakan mempersiapkan e-voting secara teknis sejatinya bisa saja dilakukan karena ada SDM dari perguruan tinggi. Begitu juga bila kendalanya adalah jaringan internet, menurutnya, pemerintah bisa saja bekerja sama dengan provider internet. Namun yang utama bukan lah kendala teknisnya, tetapi kepercayaan publik, apakah mau menerima hasil pemilu atau Pilkada dari hasil e-voting.

"Jadi persoalan keyakinan publik ini susah diukur apalagi di tengah era medsos hoax-nya begitu luar biasa, kekuatan populis begitu kuat sehingga isu soal security dan trust menjadi jauh lebih tinggi di atas persoalan yang sifatnya teknis," ujarnya.

Ia mengungkapkan negara Korea Selatan (Korsel) pada tahun 2017 sudah memiliki teknologi maju sudah menerapkan e-rekap, bukan e-voting. Pramono mengatakan beberapa negara di Eropa yang sebelumnya melaksanakan e-voting kembali melakukan pemilu secara manual karena dianggap tidak konstitusional.

"Saya di 2017 memantau Pilpres di Korsel, pemilunya masih menggunakan surat suara, baru kemudian proses counting dan rekapitulasinya menggunakan sistem elektronik tapi votingnya sendiri menggunakan sistem manual. Jadi ada kecenderungan umum bahwa negara-negara yang sedang berkembang itu ingin menggunakan e-voting yang kadang-kadang bagi saya itu keinginan latar belakang untuk dianggap sebagai negara maju, padahal banyak negara maju yang sudah kembali ke sistem manual," ujarnya.

Halaman

(yld/jbr)