Mahfud: DPR harus Serap Lebih Banyak Aspirasi Masyarakat soal RUU HIP

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 17:14 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenkopolhukam)

"Oleh sebab itu pemerintah tetap pada komitmen bahwa Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, leninisme Itu merupakan satu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini," jelasnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan Pancasila yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan juga yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Kemudian yang ketiga,mengenai rumusan Pancasila. Pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu yang sah. Demikian penjelasan dari saya," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Menkum HAM Yassona Laoly mengatakan keputusan pemerintah untuk menunda RUU HIP dibahas oleh DPR akan disampaikan secara resmi bulan-bulan ini. Dia menyebut, pemerintah akan mengirimkan surat secara resmi kepada DPR terkait penundaan tersebut.

"Kan kita pemerintah kan punya waktu 30 hari, nanti saya tidak tahu tanggal pastinya, tapi saya cek bulan ini nanti akan kita sampaikan secara resmi. Kita berkomunikasi dengan resmi aja nanti dengan surat," tandasnya.


(jbr/jbr)