Kajian KPK: Dana Penelitian di RI Sangat Rendah dan Tidak Terintegrasi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 16:40 WIB
Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

KPK memaparkan hasil kajian sektor pendidikan terkait pengelolaan dana penelitian Indonesia. KPK melakukan kajian setelah menemukan sejumlah persoalan terkait penelitian tersebut.

"KPK menemukan, pertama lembaga litbang tersebar tanpa koordinasi. Keberadaan lembaga penelitian pada setiap kementerian/lembaga di pusat hingga daerah tanpa ada koordinasi. Kedua anggaran tersebar dan tidak terhitung secara riil. Anggaran penelitian nasional tahun 2016 hanya 0,25% dari PDB (rata-rata dunia mencapai 2,063%) dan kondisinya tersebar. Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan program penelitian dan pengembangan hanya terdapat di 23 kementerian/lembaga dari 87. Padahal hampir semua kementerian/lembaga melakukan kegiatan penelitian. Ada beberapa anggaran penelitian di kementerian/lembaga tercatat pada subfungsi bahkan ada pula yang tidak tercatat pada subfungsi. Ketiga tidak ada standar luaran (output) kegiatan penelitian dan pengembangan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020).

Selain itu, Ghufron mengatakan dana penelitian di Indonesia tergolong masih rendah yakni 0,28% dari gross domestic product (GDP). Padahal, menurutnya, idealnya di banyak negara dana pendidikan sebesar 1% dari GDP per tahun.

"Anggaran penelitian di Indonesia sangat rendah. Saat ini mencapai 0,28% dari gross domestic product (GDP), bandingkan dengan Filipina yang sudah 0,82%, Jepang 1.3% atau AS yang sudah pada tingkat 4%. Tingkat ideal yang diaplikasikan di banyak negara adalah 1% dari GDP per tahun," sebutnya.

Ghufron menyebut penelitian di Indonesia juga belum terarah dan terintegrasi. Sebab, ia mengatakan lembaga penelitian di Indonesia tersebar di sejumlah kementerian/lembaga hingga di perguruan tinggi.

"Beragamnya institusi pelaku riset di Indonesia yaitu Perguruan Tinggi, terdiri dari PTN, PTS dan Perguruan Tinggi Islam, Badan Litbang di Kementerian dan Lembaga di pusat seperti, BPPT, LIPI, BATAN, dan LAPAN serta beberapa pemerintah daerah. Seluruh institusi ini melakukan penelitian dengan anggaran dan SDM, namun minim integrasi dan koordinasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ghufron menilai penelitian di Indonesia saat ini cenderung tidak efektif dan efisien. Hal itu dinilai bisa menyebabkan adanya risiko moral terhadap peneliti maupun pengguna penelitian.

Selanjutnya
Halaman
1 2