Kemendikbud Bolehkan Sekolah di Zona Hijau, KPAI Minta Tes PCR Guru-Murid

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 16 Jun 2020 13:37 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Foto: Retno Listyarti. (Dok. Istimewa).
Jakarta -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan membuka sekolah yang berada di zona hijau virus Corona (COVID-19). KPAI meminta agar Kemendikbud menyiapkan protokol kesehatan yang mendukung sekolah dalam menjalani new normal, salah satunya melakukan tes swab polymerase chain reaction (PCR) pada guru dan murid.

"Pertama, test PCR untuk tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik. Seluruh guru yang akan mengajar harus menjalani tes PCR, untuk memastikan bahwa mereka sehat dan tidak tertular COVID-19. Pemerintah juga harus melakukan tes PCR secara acak kepada peserta didik di semua jenjang pendidikan," kata Komisioner KPAI Bidang pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/20200.

KPAI mengingatkan pentingnya melakukan tes Corona untuk memastikan bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster baru ketika Kemendikbud memutuskan membuka sekolah. Bahkan di China, para guru yang akan mengajar tidak hanya dites PCR, tetapi juga menjalani karantina selama 14 hari.

Selain itu KPAI mengingatkan harus ada protokol kesehatan COVID-19 ketika sekolah dibuka sesuai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Paud, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebab situasi dan kondisi anak di masing-masing jenjang pendidikan berbeda-beda.

Tak hanya itu, KPAI mengingatkan perlunya mengedukasi para orangtua siswa agar melatih dan menyiapkan anak-anaknya dalam menjalani protokol kesehatan COVID-19 selama di sekolah. Misalnya anak harus dilatih memakai masker yang sesuai ukuran selama beberapa jam, melatih anaknya segera cuci tangan dengan benar ketika baru sampai sekolah, sebelum pulang dan sampai di rumah. Kemudian juga melatih anak agar tidak berdekatan dengan orang lain.

"Kalau orangtua belum siap, tunda sekolah dibuka," terang Retno.

Adapun anak yang sudah siap menghadapi new normal di sekolah dapat terlihat dari bagaimana ia terlatih menggunakan masker terus menerus selama beberapa jam, minimal 4 jam. Lalu terbiasa segera cuci tangan ketika sampai di sekolah, akan pulang ke rumah, sampai di rumah, tidak bermain berdekatan dengan anak atau orang lain, termasuk gurunya. Selain itu anak tidak saling pinjam meminjam benda-benda atau alat tulis dengan anak lain, pulang sekolah tidak mampir kemana-mana.

KPAI juga menyarankan apabila anak belum siap melakukan syarat tersebut sebaiknya menunda sekolah. Lebih lanjut, KPAI meminta supaya pembukaan sekolah harus bertahap dimulai dari jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu SMA/sederajat.

KPAI mencontohkan misalnya tahap pertama jenjang SMA/SMK lebih dahulu dibuka selama 2 minggu di suatu wilayah. Kalau mereka patuh protokol kesehatan COVID-19 maka sekolah dibuka bisa lanjut ke jenjang SMP. Sementara itu kalau jenjang SMP patuh, lanjut membuka sekolah SD bagi kelas 4,5, dan 6.

"Kalau mereka patuh lanjut buka kelas 1, 2, dan 3. Kalau mereka patuh lanjut buka PAUD, KB TK," ucapnya.

Tak hanya itu, KPAI juga memberi rekomendasi terhadap pemberlakuan sekolah yang tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terutama yang berada di luar zona merah. Sebab pembelajaran jarak jauh dinilai tidak akan efektif dan akan sangat menjenuhkan murid.

Pertama, Berdasarkan survei PJJ yang dilakukan KPAI pada Maret-April 2020, terungkap bahwa kendala PJJ adalah pada kuota internet yang tidak mampu dipenuhi orangtua siswa, apalagi para orangtua yang anaknya lebih dari satu. Para orangtua yang anaknya 3-4 orang benar-benar kewalahan memenuhi kuota untuk PJJ dengan daring, akibatnya mereka memilih membeli makanan daripada ikut PJJ daring.

"Rekomendasi KPAI adalah Pemerintah RI menggratiskan internet pada saat jam PJJ pada 6 bulan ke depan. Tujuannya agar semua anak terlayani PJJ, terutama dengan sistem daring," kata Retno.

Selanjutnya
Halaman
1 2