Sempat Batal, Kemenag Terbitkan Kembali Keputusan Diskon Uang Kuliah di PTKIN

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Senin, 15 Jun 2020 20:42 WIB
Kantor Kementerian Agama
Foto: Kantor Kementerian Agama (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020. KMA tersebut berisikan tentang keringanan uang kuliah tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) atas dampak bencana wabah Corona (COVID-19).

"KMA ini juga terbit untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan kelancaran pembayaran UKT. Dengan begitu, keringanan ini diharapkan dapat meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada PTKN," ujar Plt Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2020).

KMA tersebut ditandatangani Fachrul Razi pada Jumat (12/6). Dia menjelaskan, dalam KMA itu tertuang skema yang disiapkan untuk meringankan mahasiswa dalam membayar UKT. Skemanya yakni pengurangan UKT, perpanjangan UKT, atau angsuran UKT bagi mahasiswa, pada PTKIN yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum (BLU).

"Permohonan Keringanan UKT dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021, dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Kamaruddin mengatakan, keringanan itu diberikan kepada mahasiswa yang dapat menunjukkan kelengkapan status orang tua/wali. Dalam status itu, kata Kamaruddin, menjelaskan kalau orang tua/wali meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengalami kerugian usaha dan dinyatakan pailit, usahanya tutup hingga mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.

Lebih lanjut, Kamaruddin menjelaskan, KMA tersebut juga memberikan mandat kepada rektor PTKIN untuk menetapkan mekanisme pelaksanan keringatan UKT. Rektor juga dipersilakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa.

"Rektor/Ketua PTKN harus melaporkan pelaksanaan keringanan UKT kepada Direktur Jenderal paling lambat pada akhir semester berjalan," katanya.