DPRD Depok Ungkap Wawalkot Pradi Tak Masuk Gugus Tugas: Nuansanya Politis

Jehan Nurhakim - detikNews
Minggu, 14 Jun 2020 19:57 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna (Foto: Faisal/detikcom)
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna. (Foto: detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah mempersoalkan keputusan Wali Kota (Walkot) Mohammad Idris yang tidak mengikutsertakan wakilnya, Pradi Supriatna dalam kepengurusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hamzah menilai keputusan Idris bernuansa politik.

"Yang jelas kalau untuk pembentukannya DPRD itu tidak pernah diikutsertakan, dan yang cukup anehnya, kenapa kalau saya tanya di setiap kota/kabupaten itu yang namanya wakil bupati, wakil wali kota itu diikutsertakan menjadi wakil ketua (gugus tugas). Cuma Depok ini aja yang aneh, wakil wali kota tidak diikutsertakan di tim Gugus," kata Hamzah kepada wartawan, Minggu (16/6/2020).

Wali Kota Depok Mohammad IdrisWali Kota Depok Mohammad Idris. (Foto: Wilda Hayatun Nufus/detikcom)

Hamzah menjelaskan Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok dibentuk setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020. Namun, ada sejumlah hal yang menurutnya tidak tepat.

Seperti misalnya jabatan juru bicara. Hamzah menyebut, pihak yang ditunjuk sebagai Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kota Depok yakni berasal dari Dinas Perhubungan.

"(Yang ditunjuk jadi Wakil Ketua Gugus Tugas) dari dinas. Justru nggak nyambung," sebut Hamzah menjawab pertanyaan siapa pihak dari Pemkot Depok yang ditunjuk Idris menjadi wakil ketua.

"Juru bicaranya dari Dinas Perhubungan, gitu kan, asisten, kan nggak nyambung. Harusnya kan Dinas Kesehatan yang membidangi," imbuhnya.

Anggota DPRD Depok dari Fraksi Gerindra itu menilai kondisi tersebut bernuansa politik. Sebab, sebut Hamzah, Depok merupakan salah satu daerah yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Iya karena kan ini nuansanya, nuansa politik, di Depok ini kan mau pilkada. Wali kotanya ini bersaing dengan wakil wali kota," jelasnya.

Hamzah mengungkapkan, sejak 2016 memang tidak ada pembagian tugas yang jelas antara Idris dengan Pradi. DPRD Depok, menurutnya, sudah mempertanyakan hal itu ke Idris, namun tidak pernah didengar.

Hamzah sampai menyinggung perolehan kursi Gerindra dengan PKS di Depok. Dia menilai apa yang dilakukan Idris tidak patut.

"Pembagian kewenangan itu tidak dibagi oleh wali kota dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi cukup aneh lah, ketika Gerindra mengalah sebagai wakil wali kota mengusung tahun 2015, padahal kursi Gerindra lebih banyak daripada PKS," sebut Hamzah.

"Tapi kenyataannya justru Gerindra, atau notabenenya Bang Pradi adalah orang Gerindra tidak diberikan kewenangan, pembagian kewenangan. Ini kan lucu," sambung dia.