Tenaga Ahli KSP Jelaskan Pemerintah Tak Antikritik soal Penanganan Corona

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 13 Jun 2020 13:45 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian
Donny Gahral Adian (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah tidak antikritik terkait penanganan virus Corona (COVID-19). Menurutnya, kritik yang berdasarkan data dan fakta merupakan hal yang penting bagi pemerintah.

"Jadi bukan pemerintah tidak mau dikritik, kritik saja. Saya juga berkali-kali ya di publik menerima banyak kritikan. Banyak sekali gugatan, catatan. Itu saya kira masukan yang penting untuk pemerintah, tapi tidak hoax, kalau mengkritik pakai fakta, pakai data," kata Donny dalam diskusi virtual bertajuk 'New Normal: Momentum Wujudkan Revolusi Mental' pada Sabtu (13/6/2020).

Donny pun mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal wajar bagi negara yang menganut demokrasi. Namun, ia tidak mendukung adanya keberadaan hoax dan fitnah di situasi pandemi saat ini. Menurutnya, diperlukan situasi yang kondusif guna berkolaborasi mengatasi pandemi COVID-19.

"Di saat pandemi ini memang dalam demokrasi biasa pemerintah dipersoalkan, banyak kebijakan. Itu biasa, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kemudian yang harus ditahan adalah fitnah, hoax, dan lainnya," kata Donny.

"Itu yang harus apa namanya... dalam situasi seperti ini dibutuhkan situasi yang kondusif, situasi yang tenang bagi semua kita, bukan hanya pemerintah, tapi juga dari komponen masyarakat untuk bekerja mengatasi pandemi ini," imbuhnya.

Lebih lanjut Donny mencontohkan kritik masyarakat atas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sempat dianggap tidak tepat sasaran. Donny pun mengatakan pemerintah sangat responsif terhadap kritik tersebut.

"Kayak kemarin terus terang Bansos dikritik karena banyak yang salah sasaran, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Langsung Presiden mengatakan 'tolong bansos pendataannya diperbaiki'. Perintah Presiden, lo. Itu kan artinya pemerintah responsif, tidak alergi, tidak apologetik atau membela diri," terang Donny.

(elz/ear)