Round-Up

Ragam Tanggapan Partai Politik di Tengah Isu Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 13 Jun 2020 08:11 WIB
Pelipatan surat suara untuk Pemilu 2019 sudah dilakukan di Gudang KPU, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). Pelipatan dilakukan oleh ratusan orang.
Foto: Pelipatan kertas suara Pemilu (Lamhot Aritonang)
Jakarta -

DPR tengah mengkaji kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) dari angka 4% menjadi 7%. Beragam tanggapan pun dikemukakan oleh partai politik.

Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR RI akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4%, dinaikkan menjadi 7%.

"Kita mau revisi UU Pemilu. Draf naskah akademi RUU Pemilunya lagi kita sempurnakan," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa dalam perbincangan, Rabu (10/6/2020).

Ada beberapa poin yang akan dikaji ulang dalam RUU Pemilu kali ini. Mulai dari sistem pemilu, ambang batas parlemen dan ambang batas pencapresan atau presidential threshold, sistem konversi suara, keserentakan pemilu, district magnitude (besaran daerah pemilihan), juga teknis-teknis pelaksanaan pemilu.

Menurut Saan, ada beberapa alternatif besaran angka ambang batas parlemen yang diajukan dalam draf. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

"Kalau di draf-draf itu kita ada 3 alternatif ya. Alternatif pertama ada yang 7% dan berlaku nasional. Alternatif kedua 5% berlaku berjenjang, jadi (DPR) RI 5%, (DPRD) Provinsi-nya 4%, Kabupaten/Kota 3%. Alternatif ketiga tetap 4% tapi provinsi dan kabupaten/kota 0% seperti sekarang," jelas Saan.

Partai-partai politik pun bersuara soal wacana kenaikan ambang batas ini. Berikut ini tanggapannya:

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5