.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta. Hal itu karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 jika dibandingkan dengan periode sebelum masa transisi.
"Tren peningkatan jumlah positif COVID-19 di Ibu Kota sejak dinyatakan memasuki PSBB transisi lima hari lalu cukup menggelisahkan," ujar Rerie dalam keterangannya, Jumat (12/6/2020).
Berdasarkan data pada laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta corona.jakarta.go.id, sejak PSBB transisi resmi diberlakukan pada Juni 2020 hingga 10 Juni 2020, penambahan kasus COVID-19 cenderung meningkat menjadi 84, 102, 160, 91, lalu melompat ke 239, dan terakhir 147 kasus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengacu pada data tersebut, pada masa transisi tidak terlihat kasus COVID-19 menurun. Padahal, seharusnya di masa transisi kasus COVID-19 konsisten menurun sehingga pemerintah memiliki fakta kuat dan alasan kuat untuk mengakhiri PSBB.Ini lah mengapa menurut Rerie masa transisi perlu dievaluasi.
"Apakah data yang dipakai ketika mengambil keputusan saat memasuki masa transisi belum cukup stabil sehingga terjadi pengambilan keputusan yang salah? Atau, tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat yang rendah terkait protokol kesehatan pada masa transisi?," katanya.
Lebih lanjut, Rerie mengatakan, kesiapan pemerintah dan pemerintah daerah dirasa kurang dalam masa transisi. Adapun kurangnya kesiapan tersebut terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan masyarakat.
Menurutnya, semua kemungkinan penyebab itu harus dicari lewat proses evaluasi yang mendalam dan menyeluruh. Dengan begitu, fakta yang setiap hari diumumkan ke publik memiliki dasar ilmiah yang bisa dipahami dan bisa direspons dengan benar oleh masyarakat.
Rerie memahami bila pemerintah ingin menggerakkan sektor ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di tanah air untuk menghindari keterpurukan. Namun, kebijakan ini tentunya tidak menginginkan masyarakat justru terinfeksi virus Corona.
"Tetapi yang diinginkan tentunya masyarakat tidak terpapar Corona dan tidak terkapar karena PHK," ungkapnya.
Oleh karen itu, Rerie mengimbau agar pemerintah menghindari untuk mencoba melakukan 'sprint' layaknya pelari dalam menyelesaikan masalah dan kendala di sektor ekonomi. Pasalnya, jika tidak dilakukan dengan kesiapan yang baik, hal tersebut dapat berdampak pada masalah kesehatan.
"Karena terlalu bersemangat mengejar penyelesaian di sektor ekonomi, masalah kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 bisa terabaikan," ujarnya.
Rerie menganjurkan, pemerintah justru seharusnya mempersiapkan diri untuk melakukan 'marathon' dalam pemulihan ekonomi. Hal tersebut terkait belum pastinya kapan wabah COVID-19 berakhir.
"Lebih baik mengambil langkah yang terukur namun berkelanjutan, daripada tergesa namun tidak terkontrol," pungkasnya.
(ega/ega)
