Peta Politik 9 Fraksi DPR di Isu Kenaikan Ambang Batas Masuk Parlemen

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 12 Jun 2020 10:30 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/2/2016). Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU maka pemerintah saat ini memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola badan pengelola tapera untuk penyediaan rumah murah dan layak. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi DPR tengah menggodok revisi UU Pemilu (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Revisi Undang-Undang Pemilu tengah digodok Komisi II DPR dengan salah satu highlight atau sorotannya adalah batas syarat partai politik bisa melenggang ke Senayan. Dalam revisi UU Pemilu kali ini, angka ambang batas DPR diusulkan naik menjadi 7 persen. Sikap fraksi-fraksi pun beragam.

Dalam catatan detikcom, Jumat (12/6/2020), kesembilan partai politik yang punya perwakilan di DPR telah menyatakan sikap terkait ambang batas parlemen. Sembilan parpol tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Dari 9 parpol tersebut, mayoritas setuju jika ambang batas DPR naik menjadi 7 persen. Di Pemilu 2019, ambang batas DPR ditetapkan 4 persen.

Berikut ini peta politik 9 parpol dalam isu kenaikan ambang batas parlemen.

1. Setuju Naik 7 Persen

Ada tiga partai politik yang menyatakan setuju ambang batas DPR naik menjadi 7 persen. Parpol tersebut adalah Golkar, NasDem, dan PKB.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai kenaikan ambang batas parlemen bisa membangun demokrasi internal partai. Dengan naiknya ambang batas parlemen, menurut Willy, partai tidak akan lagi menjadi alat kekuasaan, tapi tetap menjadi instrumen publik.

Sekretaris Fraksi FPKB DPR Fathan Subchi mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7 persen demi menyederhanakan proses politik di DPR. Senada dengan Fathan, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut ambang batas DPR 7 persen diusulkan demi penyederhanaan parpol.

"Partai Golkar mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 7%. Kebijakan PT 7% ini sebagai upaya kita untuk lebih menyederhanakan partai politik sehingga sistem presidensial kita dapat lebih efektif," kata Ace Hasan.

Simak video 'Usulan Tambahan Anggaran KPU RI di Pilkada 2020 Disetujui':

Selanjutnya
Halaman
1 2 3