.webp)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 15 laporan pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pengaduan tersebut berkaitan dengan masalah teknis hingga minimnya sosialisasi kepada orang tua murid.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan data laporan tersebut berasal dari jenjang TK sampai SMA. Dari data yang dihimpun per Rabu (10/6), terdapat 5 kasus dari jenjang TK ke sekolah dasar (SD), 2 kasus dari jenjang SD ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 8 kasus dari jenjang SMP ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SMK.
Retno mengatakan ada 8 provinsi yang melaporkan aduan ke KPAI. Dari aduan tersebut, kata Retno, didominasi oleh masalah teknis dengan persentase mencapai 66 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengaduan didominasi masalah teknis, yaitu mencapai 10 kasus (66,66%) dan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus (33,33%) dari total pengadu. Adapun wilayah pengaduan meliputi 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota," kata Retno dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (11/6/2020).
Retno merinci 8 provinsi tersebut yakni di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.
Retno mengatakan permasalahan yang diadukan berkaitan dengan kesulitan mendaftar di PPDB. Bahkan, kata Retno, seringkali para orangtua tidak paham teknologi yang kemudian meminta pihak KPAI untuk membantu mendaftarkan.
"Mengalami kesulitan login dan calon peserta didik terlambat mendaftar PPDB. Orangtua tidak paham daftar PPDB secara online karena gagap teknologi dan meminta KPAI yang mendaftarkan," imbuhnya.
Retno menduga kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan setempat terkait prosedur pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik. Karena itulah, Retno meminta Dinas Pendidikan untuk membuat infografis petunjuk teknis agar memudahkan publik dalam mendaftar.
"KPAI menduga, sosialisasi PPDB Minim ke level orangtua siswa pendaftar sehingga banyak pengaduan yang diterima KPAI didominasi oleh masalah teknis yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan pada level Dinas Pendidikan setempat melalui operator Dinas Pendidikan atau operator sekolah," katanya.
"Dinas Pendidikan perlu membuat infografis juknis PPDB yang mudah dipahami publik dan disebarkan ke berbagai media dan aplikasi media sosial termasuk WhatsApp," sambungnya.
Retno juga meminta agar pihak sekolah senantiasa membimbing para orangtua yang kedapatan tidak paham teknologi. Hal ini disusul adanya temuan para orangtua yang kebingungan saat mendaftarkan anak ke sekolah di kala pandemi virus Corona (COVID-19) saat ini.
"Banyak pengadu yang gagap terhadap teknologi sehingga di saat pandemi COVID seperti saat ini kebingungan mau mendaftarkan anaknya ke sekolah, karena pendaftaran PPDB dilakukan secara daring. Dinas Pendidikan dan sekolah harus dapat melayani para orangtua yang gagap teknologi dalam proses pendaftaran PPDB.," tuturnya.
Pemerintah diharapkan membuat protokol kesehatan saat dilakukan pendaftaran PPDB. Hal ini dimaksud agar tak muncul klaster baru penularan virus Corona.
"Selain itu, adalah sekitar 40% lebih daerah di Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur daring karena berbagai sebab. Di wilayah-wilayah itu seharusnya diberlakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, seperti wajib pakai masker, jaga jarak, pengukuran suhu tubuh, dan lain-lain. Pemerintah perlu segera membuat protokol kesehatan COVID-19 untuk PPDB agar PPDB tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19,"tuturnya.
(zlf/zlf)
