.webp)
Forum Orang Tua Murid (FOTM) SMP untuk PPDB SMA 2020 di DKI Jakarta menyampaikan protes kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait PPDB SMA DKI 2020. FOTM merasa keberatan dengan sistem PPDB DKI 2020 yang berbeda dari tahun sebelumnya.
Salah satu anggota Forum OTM, dr Fitri Alem, menyatakan FOTM untuk PPDB SMA DKI 2020 telah menyebarkan survei untuk mengecek persepsi calon peserta didik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, pihaknya mendapat respons yang mayoritas juga keberatan atas sistem PPDB DKI 2020.
"Dalam 3 hari, kami sudah mendapatkan hampir 500 respons yang sangat membesarkan hati," kata Fitri Arlem dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).
Fitri menjelaskan, dari survei tersebut, 89% dari responden menyatakan keberatan dengan usia sebagai basis seleksi jalur zonasi, sesuai dengan tuntutan pertama dari Forum. Menurutnya, lebih dari 90% responden mengusulkan bukan usia yang menjadi basis seleksi jalur zonasi. Usulan-usulan lainnya tersebut antara lain nilai rapor dengan standardisasi tertentu (30,1%), kombinasi berbagai parameter selain usia (25,9%), jarak alamat rumah ke sekolah tujuan (23,9%), dan nilai rapor apa adanya (9,8%).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fitri menyatakan tuntutan kedua dari FOTM adalah peninjauan formula seleksi jalur prestasi akademik. Dia menyebut survei menunjukkan bahwa 57,1% dari responden keberatan dengan formula 'rapor X akreditasi sekolah asal' sebagai basis seleksi Jalur Prestasi Akademik. Namun, kata dia, survei mendapati bahwa hanya 32,6% responden yang mengetahui skor akreditasi sekolah anaknya dan skor sekolah-sekolah lainnya.
"Artinya, resistensi yang lebih rendah ini mungkin terjadi karena orang tua belum sepenuhnya menyadari dampak dari formula ini pada daya saing anaknya. Hanya 26,2% yang setuju dengan dipertahankannya formula ini, sedangkan 48% mengusulkan nilai rapor yang distandardisasi dengan parameter akademik lain (seperti nilai rerata UN sekolah asal tahun-tahun sebelumnya, nilai UN SD dari yang bersangkutan), 10,2% nilai rapor dipadu dengan akreditasi sekolah asal, namun bobot akreditasi dikurangi, dan hampir 10% mengusulkan nilai rapor, apa adanya," jelas Fitri.
Simak video 'Rekomendasi Ombudsman Soal Maladministrasi PPDB Sistem Zonasi':
Tuntutan ketiga, lanjut Fitri, FOTM menyoroti tentang kurangnya konsultasi dan sosialisasi. Dia merinci sebanyak 76,2% dari responden sependapat dengan hal ini, sementara 14% dari responden tidak tahu seberapa besar pemerintah telah melibatkan masyarakat.
Fitri menyebut pihaknya juga menerima ratusan komentar keberatan yang sangat mendukung sistem PPDB SMA DKI 2020 agar ditinjau kembali. Dari hasil survei yang melibatkan ratusan responden itu, FOTM menyimpulkan empat hal.
"Pertama, terlambatnya Dinas Pendidikan mensosialisasikan 'spirit keberpihakan kepada kelompok tertentu' seperti klaim Dinas, menimbulkan resistensi di kalangan orang tua murid karena tidak ada waktu untuk respons yang cukup," katanya.
Berikutnya, kata Fitri, mereka yang selama ini berperilaku sesuai harapan pemerintah dalam konteks kebijakan di masa lalu (bersaing dengan nilai hasil belajar) dirugikan secara disproporsional oleh kebijakan yang drastis dan mendadak ini. "Yang selama ini rajin dan kemarin sedang berlari kencang bersiap menghadapi UN, kayak dijegal. Parahnya, juknis ini seperti menginjak anak yang sudah jatuh karena terjegal tadi. Di mana adilnya?," ucap Fitri.
Lebih jauh, Fitri menyebut kebijakan yang berubah drastis dan mendadak, meski dengan 'klaim pemihakan' terindikasi menimbulkan ekses berupa apatisme dan kecemburuan kepada sasaran tindakan afirmatif. Dia menilai anak akan menjadi kesal karena merasa sedikit sekali mendapat perhatian dalam sistem PPDB tahun ini.
"Terakhir, forum menyimpulkan terlambatnya Dinas Pendidikan mensosialisasikan spirit dan muatan dari juknis berpotensi membuat spirit keberpihakan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Yang ingin dibantu tidak paham, yang dirugikan menjadi apatis,".
detikcom telah mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana untuk mengkonfirmasi terkait protes ini. Namun, Nahdiana meminta agar persoalan ini ditanyakan kepada Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI, Syaefulloh Hidayat sebagai Ketua PPDB DKI.
Kemudian detikcom menghubungi Syaefulloh Hidayat. Syaefulloh mengaku sedang rapat dan dipersilakan menghubungi terlebih dulu bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Saya sedang rapat, bisa hubungi humas terlebih dahulu," katanya.
